KabarMakassar.com — Kabar menggembirakan datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa Sulsel segera mendapat alokasi 20.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun ini. Jumlah tersebut menjadi salah satu kuota terbesar yang pernah diberikan pemerintah pusat untuk daerah disepanjang kepemimpinan.
“Empat bulan ke depan kami bekerja keras agar target ini tercapai. Alokasinya 20 ribu rumah subsidi di Sulsel, ini termasuk paling besar,” kata Maruarar dalam sambutannya di penyerahan rumah gratis bagi empat keluarga korban demonstrasi ricuh di Perumahan Grand Sulawesi, Kabupaten Gowa, Kamis (11/09).
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan kuota nasional rumah subsidi mencapai 350 ribu unit tahun ini. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya berkisar 220 ribu hingga 250 ribu unit per tahun.
“Bapak Presiden Prabowo baru menjabat kurang dari satu tahun, tapi sudah menaikkan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit. Ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia,” ungkap Maruarar.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi bukti nyata intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya rumah layak huni.
Tak hanya jumlah kuota yang diperbesar, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan agar masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah. Di antaranya, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta gratisnya biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Biasanya masyarakat masih terbebani dengan BPHTB, sekarang sudah digratiskan. PBG juga tidak perlu bayar. Semua ini demi rakyat agar lebih mudah mendapatkan rumah,” jelasnya.
Maruarar menekankan, program ini hanya bisa sukses bila ada kerja sama erat dengan pengembang perumahan. Ia meminta para developer untuk all out menyukseskan agenda besar pemerintah tersebut.
“Tolong para pengembang bekerja keras, supaya rakyat bisa benar-benar menikmati rumah subsidi yang sudah dipersiapkan Presiden Prabowo,” katanya.
Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga mengandalkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Melalui skema ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hunian dengan subsidi bunga dan cicilan yang lebih terjangkau.
“Negara hadir untuk rakyatnya, bukan hanya lewat regulasi, tapi juga lewat stimulus agar masyarakat bisa membeli rumah,” tambah Maruarar.
