KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memastikan Pemerintah Provinsi Sulsel akan memperketat pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui penyusunan petunjuk teknis (juknis) baru.
Langkah tersebut diambil setelah evaluasi menemukan masih adanya penggunaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.
Menurut Andi Sudirman, selama ini mekanisme penyusunan anggaran di sekolah berjalan langsung melalui sistem sehingga membutuhkan pedoman yang lebih rinci agar penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan utamanya.
“Kami akan membuat juknis di Dinas Pendidikan agar penggunaan anggaran lebih terarah dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Jangan sampai dana operasional justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas,” kata Andi Sudirman, Rabu (22/07).
Ia mengungkapkan, nilai Dana BOS yang dikelola sekolah mencapai ratusan miliar rupiah sehingga harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan. Salah satu fokus yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
“Kalau masih kekurangan guru, gunakan anggaran untuk merekrut guru-guru profesional. Itu jauh lebih bermanfaat daripada belanja yang sifatnya berulang dan tidak memberi dampak langsung terhadap kualitas pendidikan,” ujarnya.
Andi Sudirman juga menyoroti pola belanja yang terus berulang setiap tahun tanpa didasarkan pada kebutuhan riil. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus dihentikan agar anggaran daerah lebih efektif dan efisien.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Sulsel mulai memperluas evaluasi terhadap pengelolaan anggaran di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. Ia meminta seluruh belanja dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran.
“Kalau stok obat masih tersedia, tidak perlu membeli lagi. Semua belanja harus berbasis kebutuhan agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulsel yang turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Menurutnya, masukan dari legislatif akan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan tata kelola keuangan daerah.
“Kami berterima kasih atas pengawasan dari DPRD. Ke depan evaluasi akan kami lakukan lebih detail agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tukasnya.
