KabarMakassar.com — Badan Pusat Statistik (BPS) RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pada Rabu (10/06). Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar pencanangan sensus ekonomi ini di tingkat provinsi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pencanangan dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, beserta kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Menurut dia, pencanangan di Sulawesi Selatan memiliki arti penting karena menjadi yang pertama dilakukan di tingkat provinsi. Langkah tersebut diharapkan menjadi awal penguatan dukungan daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional.
“Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di provinsi. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amalia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dukungan kepala daerah dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar di lapangan.
“Kami menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.
Selain pemerintah daerah, BPS RI juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kata Amalia, partisipasi masyarakat dibutuhkan agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat dan menyeluruh.
Amalia memperkenalkan kampanye TIR sebagai pesan utama untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari tiga langkah yang perlu dilakukan masyarakat saat petugas sensus melakukan pendataan.
“Satu, Terima petugas sensus. Kedua, Isi data dengan benar. Dan ketiga, Rahasia data terjaga,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya agenda BPS, melainkan agenda nasional yang memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi.
“Jadi TIR inilah yang kemudian akan kita sebar luaskan karena sensus ekonomi 2026 adalah milik bangsa Indonesia, milik masyarakat seluruh Indonesia, dan milik kita semua,” pungkasnya.
