KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balaikota Makassar lantai 2 pada Selasa (18/11).
Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan dan kondisi ruang kerja aparatur sipil negara (ASN) berjalan optimal.
Appi menyusuri lorong-lorong kantor dan memasuki berbagai ruangan pelayanan serta administrasi. Kehadiran tiba-tiba orang nomor satu di Makassar itu sempat membuat para pegawai terkejut saat ia menyapa langsung mereka yang tengah bekerja.
Sidak dimulai dari ruang-ruang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sekretariat Kota Makassar, lalu berlanjut ke sejumlah ruangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD). Mulai dari bidang anggaran, ruang diklat, bidang mutasi, ruang konseling ASN, hingga lorong-lorong yang jarang tersentuh tak luput dari pengecekan.
Dalam peninjauan tersebut, Appi menemukan sejumlah ruangan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Beberapa di antaranya berubah fungsi menjadi ruang penyimpanan barang tak terpakai.
“Ini kenapa seperti ini, memng untuk gudang?, jangan jadikan gudang, ruangan harus dimaksimalkan semua untuk pelayanan,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, Appi langsung meminta jajaran terkait melakukan penataan ulang agar setiap ruangan dapat dimanfaatkan secara efektif.
Selain fungsi ruang, aspek kebersihan juga menjadi sorotan. Appi menyoroti tumpukan sampah dan barang bekas di bagian loteng yang terlihat jelas dari jendela lantai dua.
“Yang seperti ini harus dibenahi. Kita ingin seluruh area kantor dalam keadaan bersih dan tertata,” tegasnya saat memberi instruksi kepada kepala SKPD terkait.
Sidak ini menjadi bagian dari rutinitas Appi yang kerap turun langsung untuk mengecek kondisi riil lapangan. Menurutnya, pengawasan langsung sangat penting untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga dan lingkungan kerja ASN mendukung produktivitas.
Dengan temuannya hari itu, Appi menekankan agar seluruh ruang kerja dan fasilitas pendukung segera ditata ulang sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang profesional.
