KabarMakassar.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mendorong Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi wadah strategis dalam menyusun dan mengawal program pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Infrastruktur dengan tema Membangun Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pembentukan Kelembagaan Forum PKP Aryaduta, Kamis (10/9).
Pada kesempatan itu, Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Kepala Bappeda Makassar Dahyal, Kepala Dinas Perkim Mahyuddin, dan sejumlah pejabat internal dan eksternal terkait program PKP.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Andi Zulkifly, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah harus dibarengi dengan perencanaan yang matang di tingkat daerah. Makassar sebagai kota metropolitan memiliki kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
“Perumahan dan kawasan permukiman ini adalah salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari seluruh program prioritas. Dalam SPM, ada enam elemen yang menjadi prioritas ketika pemerintah melaksanakan program kerja, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan,” kata Andi Zulkifly.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah.
Setelah kebutuhan dasar tersebut diprioritaskan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk menjalankan visi dan misi kepala daerah serta program pendukung lainnya.
“Makanya ketika kita ingin membuat program dan membiayai sebuah program, SPM inilah yang menjadi amanah untuk segera dianggarkan terlebih dahulu. Barulah kita anggarkan gaji, program visi-misi kepala daerah, kemudian program-program pendukung,” ujarnya.
Andi Zulkifly menekankan, dukungan terhadap pembangunan perumahan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan perumahan dapat ditangani secara menyeluruh.
“Perumahan dan kawasan permukiman ini tidak bisa hanya Dinas Perumahan yang membuat program. Semua elemen harus mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tegasnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, asosiasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha. Karena itu, Forum PKP diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus merumuskan kebutuhan pembangunan perumahan di Makassar.
“Forum PKP ini adalah wadah untuk mempertemukan semua stakeholder dan semua kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, hingga asosiasi-asosiasi,” jelasnya.
Ia mengatakan, program kerja yang dihasilkan Forum PKP harus menjadi salah satu acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung agenda penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.
Andi Zulkifly meminta Bappeda Makassar mengidentifikasi dan mengakomodasi program prioritas yang dihasilkan Forum PKP ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.
“Saya minta Kepala Bappeda untuk betul-betul melihat dan memprioritaskan apa yang menjadi program kerja dari PKP ini untuk segera dibuatkan penganggaran dan rencana kerja bersama TAPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam Forum PKP akan membuat program yang disusun lebih komprehensif. Masukan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga akademisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat.
“Program kerja Forum PKP ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Pemkot Makassar terkait perumahan dan kawasan permukiman,” tuturnya.
Andi Zulkifly juga menyinggung masih banyak persoalan perumahan dan kawasan permukiman yang perlu dibenahi di Makassar, termasuk kebutuhan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, perkembangan Makassar sebagai kawasan perkotaan dan pusat aktivitas masyarakat membuat kebutuhan hunian terus meningkat. Keterbatasan lahan di dalam kota juga mendorong perkembangan kawasan permukiman hingga wilayah sekitar Makassar.
“Makassar ini menjadi kawasan destinasi untuk orang tinggal. Bahkan karena kawasan kita sudah sempit, perkembangan perumahan sudah masuk ke wilayah Gowa dan Maros,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap seluruh peserta dan pemangku kepentingan dalam Forum PKP dapat memberikan masukan konkret mengenai kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Makassar.
“Para SKPD yang hadir silakan mencermati dan melihat. Kalau memang ini bisa diintervensi melalui kewenangan dan tupoksi masing-masing, kenapa tidak? Ini harus menjadi prioritas,” paparnya.
Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar melalui Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) siap mendukung program yang dihasilkan Forum PKP sepanjang sejalan dengan dokumen perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.
“Kita siap dukung program yang digagas dalam forum PKP ini,” tukasnya.
