KabarMakassar.com — Menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan memicu sorotan publik.
Di sejumlah daerah seperti Kabupaten Majene, Sulawesi Barat hingga beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, orang tua siswa mengeluhkan paket makanan yang dinilai tak sebanding dengan anggaran yang disebut mencapai Rp15 ribu per porsi.
Keluhan itu ramai di media sosial setelah warga mengunggah foto menu yang terdiri dari telur rebus, roti, jeruk, dan kacang.
Tak hanya itu, beberapa siswa bahkan hanya menerima roti, telur dan kurma. Menu kering tersebut dinilai jauh dari ekspektasi nilai anggaran yang beredar di tengah masyarakat.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, memberikan klarifikasi resmi di Jakarta, Selasa (24/2).
Ia menegaskan bahwa dana bahan makanan dalam program MBG tidak sebesar yang dipersepsikan publik.
“Perlu kami luruskan, anggaran bahan makanan untuk balita hingga SD kelas 1–3 sebesar Rp8.000 per porsi. Untuk SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui sebesar Rp10.000 per porsi. Bukan Rp15.000 murni untuk makanan,” tegas Nanik.
Menurutnya, angka Rp13 ribu hingga Rp15 ribu yang selama ini beredar merupakan total alokasi per porsi yang sudah mencakup biaya operasional dan fasilitas pendukung.
BGN merinci, dari total anggaran tersebut terdapat Rp3.000 per porsi untuk operasional, seperti listrik, air, gas, insentif relawan, transportasi distribusi, hingga perlindungan ketenagakerjaan.
Sementara Rp2.000 per porsi dialokasikan untuk sewa dapur, gudang, peralatan masak modern, hingga instalasi pengolahan air limbah.
Dalam petunjuk teknis terbaru Nomor 401.1, komponen Rp2.000 per porsi itu dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang dikelola mitra, dengan asumsi satu dapur melayani sekitar 3.000 penerima manfaat per hari.
Meski demikian, BGN memastikan tetap membuka ruang pengawasan publik apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan.
“Setiap laporan akan kami tindak lanjuti secara profesional dan objektif sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku, agar pelaksanaan MBG tetap sesuai standar,” tukas Nanik.
