KabarMakassar.com — Kapolda Sulawesi Selatan (Sulse), Irjen Pol Yudhiawan didampingi Pejabat Utama Polda Sulsel melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor Sekretariat Pengurus Wilayh (PW) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel.
Dalam kunjungan ini, jenderal bintang dua itu disambut langsung oleh Ketua Umum MUI Sulsel, Prof Dr KH Nadjamuddin Abd Safa, beserta jajarannya di kantor MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya, Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Makassar, pada Jumat (18/10).
Yudhiawan mengayakan, bahwa silaturahmi ini sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antara Kepolisian dan Ulama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan ini, Kapolda Sulsel menyampaikan pentingnya menjaga situasi kondusif di Sulawesi Selatan, terutama menjelang Pemilu. Ia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara kamtibmas, dengan penegakan hukum sebagai langkah terakhir jika diperlukan.
“Kita harus menciptakan suasana yang aman dan kondusif, agar masyarakat merasa tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar,” ujar Yudhiawan.
Lebih lanjut, Yudhiawan juga menyoroti masalah penyebaran berita hoaks yang sering muncul menjelang pemilu. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang tidak akurat atau memutarbalikkan fakta, serta mengingatkan bahaya praktik politik uang (money politics) yang dapat merusak tatanan demokrasi. Ia mengingatkan pentingnya peran umat Islam di Sulsel dalam menjaga diri dari keterlibatan dalam jaringan narkoba.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kepolisian dan MUI dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Sulawesi Selatan, serta mendukung terciptanya Pemilu yang damai, jujur, dan adil,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Hari pertama Yudhiawan bertugas sebagai Kapolda Sulsel, dia memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Sulsel. Ia menginstruksikan seluruh personel Polda Sulsel untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam menurunkan Indeks Kerawanan Pemilu.
Tak Hany itu, ia mengingatkan bahwa netralitas personel Polri ditegaskan dalam pelaksanaan tugas Pilkada ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1), yang menegaskan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Kami memerintahkan setiap personel untuk terjun langsung menjalin hubungan baik dengan masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujar Yudhiawan.
Sehingga, Bhabinkamtibmas diinstruksikan untuk berkoordinasi ke daerah-daerah guna melayani, melindungi, dan menjaga kamtibmas sehingga Pemilu Serentak 2024 di Sulsel dapat berlangsung aman dan damai.
