KabarMakassar.com — Guna perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos), Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengumpulkan kepala seksi kesahteraan sosial (Kasi Kesos) serta operator SIKS NG dari 103 Desa/Kelurahan, di ruang rapat lantai kantor Bupati Pangkep, Kamis (31/3).
Asisten I Pemkab Pangkep Hj Herlina, mengatakan Bimtek dihadiri lengkap 103 kasi kesos, operator SIKS NG dan pendampingan PKH diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat.
Menurutnya, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) berdasarkan hasil temuan BPK ditemukan penerima bantuan yang invalid. Ketidakseuasian antara nama dan NIK.
Data Itulah yang akan dilakukan verifikasi kembali. Sehingga, Disdukcapil dimohon bisa membuat pernyataan untuk mengeluarkan mereka berdasarkan hasil verifikasi faktual Dinsos.
"Karena kalau mereka memang sudah mapan, harus keluar diganti yang lain lagi,"ucapnya.
Dia juga menyebut, Pemkab Pangkep menargetkan meraih Universal Health Coverage (UHC).
"Kita sekarang berada di angka 94%, Untuk mendapatkan UHC harus berada diatas 96%. Jadi 2 % ini yang akan kita perbaiki untuk mendapatkan UHC terkait BPJS KIS ini,"tambahnya.
Sementara, Kadis Dukcapil Pangkep Arisal Hasan menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk memadankan data kependudukan dengan DTKS.
"Jadi, out put dari pertemuan ini mudah-mudahan DTKS lebih akurat lagi kedepannya,"katanya.
Tidak hanya itu, jumlah penduduk Kabupaten Pangkep saat ini sebanyak 326.703 jiwa. Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial(DTKS) sebanyak 226.141 jiwa. Sebanyak 221.068 jiwa tercatat sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sebanyak 58.000 jiwa mendapatkan kartu Indonesia sehat bantuan iuran Pemda Pangkep(APBD) dan sebanyak 163.068 jiwa penerima iuran bantuan APBN.
