KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka digelar Rapat Koordinasi dan Diskusi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Sulsel bersama KPK yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (25/03).
Agenda tersebut menjadi rangkaian dari pelaksanaan program pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.
Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, menyampaikan jika pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi peran KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Inspektur Sulsel, Marwan Mansyur, menekankan upaya Pemprov Sulsel untuk meningkatkan sistem guna mencegah korupsi.
“Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan guna memperkuat sistem pencegahan korupsi, termasuk di dalamnya area perencanaan penganggaran serta area pengadaan barang dan jasa,” terangnya.
Pelaksanan tugas (Plt) Kepala BKAD Sulsel, Setiawan Aswad, turut memaparkan kondisi APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2025. Sedangkan, Kepala Biro PBJ Sulsel, A. Kasman, menyampaikan informasi mengenai status penyelesaian pengadaan barang dan jasa strategis tahun 2024, serta rencana pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan mampu menghadirkan birokrasi yang berintegritas untuk pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, yang sejalan dengan misi kepemimpinan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.
