KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, secara resmi meluncurkan aplikasi APIP’Ta (optimalisasi pengawasan intern Kota Makassar) untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Aplikasi ini akan terhubung dengan command center baru yang mendukung smart city Makassar.
“APIP’Ta akan mengintegrasikan semua sistem, termasuk keuangan dan kinerja, sehingga semuanya terkoneksi secara digital. Alhamdulillah, aplikasi ini sudah terkoneksi langsung dengan KPK, BPKP dan BPK, yang akan memudahkan semua pihak dalam melakukan pengawasan,” ujar Danny Pomanto usai peluncuran APIP’Ta di FourPoint Hotel Makassar, Selasa (16/07).
Danny menjelaskan bahwa akses aplikasi ini bersifat internal, namun transparansi dan pertanggungjawabannya tetap terjaga.
“Transparansi dan pertanggungjawabannya akan terlihat melalui neraca dan proyek strategis yang akan diumumkan kepada publik,” tambahnya.
Dannya juga berharap bahwa kehadiran APIP’Ta akan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan kota. Apalagi, aplikasi yang diluncurkan oleh Inspektorat Makassar ini terkorelasi dengan smart city.
“Semua aplikasi harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kami tidak mau membeli platform yang tidak terpakai fiturnya. APIP’Ta ini akan mengotomatiskan proses pemeriksaan, sehingga tidak perlu ada pekerjaan mendadak saat akhir tahun,” jelasnya.
Danny Pomanto juga menegaskan bahwa aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Sebab, melalui APIP’Ta, dirinya bisa memantau adendum yang tidak wajar dalam proyek-proyek strategis. Menurutnya, ini mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.
Dengan kehadiran APIP, diharapkan kinerja SKPD di Pemkot Makassar semakin baik dan jauh dari tindak pidana korupsi.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja lebih transparan dan akuntabel, demi kemajuan Kota Makassar,” harapnya.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, mengapresiasi inovasi ini.
“Kami menghargai inovasi yang dilakukan oleh inspektorat Kota Makassar. Ini akan memudahkan dalam pencegahan korupsi dan memberikan gambaran real-time tentang kondisi Makassar,” ujarnya.
Tri Budi menambahkan bahwa KPK diberi akses langsung untuk memantau dan memberikan peringatan jika ditemukan kesalahan.
Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Mohammad Rusbiantoro, juga menyambut baik kehadiran APIP.
“Dengan tenaga inspektorat yang terbatas, APIP memungkinkan pengawasan seluruh SKPD secara langsung, efisien, dan efektif. Pengawasan dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus turun ke lapangan,” kata Rusbiantoro.
