KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengusulkan bantuan pendanaan sebesar Rp15,4 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk pembangunan kembali Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa. Usulan tersebut dipaparkan dalam agenda pra-verifikasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang digelar secara daring, Senin (25/5/2026).
Jembatan Botto menjadi fokus utama dalam pengajuan hibah tersebut setelah ambruk diterjang banjir pada 3 Mei 2024. Infrastruktur sepanjang 80 meter itu selama ini menjadi jalur penghubung strategis antara Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase.
Pemaparan usulan dipimpin Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI melalui Zoom Meeting. Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengikuti rapat dari ruang kerjanya di Kompleks Perkantoran Pemkab Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.
Dalam pertemuan itu, Syaharuddin didampingi jajaran kepala dinas terkait, tim teknis, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidrap. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga ikut hadir melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulsel, Hasanuddin.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Erwin, menekankan pentingnya tahapan administrasi dan kesiapan dokumen teknis. Menurutnya, pengajuan bantuan harus berbasis kebutuhan lapangan dan disertai data kerusakan yang terverifikasi.
“Mekanisme pengusulan dimulai dengan penyusunan usulan teknis oleh BPBD, yang kemudian dikaji oleh BPKAD. Setiap usulan wajib disertai fakta lapangan mengenai kerusakan aset yang menghambat pelayanan publik,” jelas Erwin.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif menegaskan pembangunan kembali Jembatan Botto menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat. Kerusakan jembatan dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian di wilayah tersebut.
“Kami sangat berharap dukungan hibah dari BNPB agar rekonstruksi ini dapat terealisasi. Wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional yang produktivitasnya sangat bergantung pada konektivitas transportasi untuk mobilitas hasil komoditas, baik padi maupun jagung,” ujar Syaharuddin.
Ia merinci kebutuhan anggaran pembangunan kembali jembatan selebar lima meter itu mencapai Rp15.454.800.000. Nilai tersebut mencakup kebutuhan rekonstruksi penuh untuk mengembalikan fungsi penghubung dua kecamatan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.
Saat ini Pemkab Sidrap telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadirkan jembatan sementara di lokasi terdampak. Namun kapasitas jembatan darurat itu terbatas dengan tonase maksimal hanya empat ton.
Kondisi tersebut membuat kendaraan pengangkut hasil pertanian belum bisa melintas secara optimal. Dampaknya dirasakan langsung warga yang bergantung pada akses distribusi komoditas dari kawasan pertanian di Pitu Riawa dan Pitu Riase.
Pemkab Sidrap menyatakan siap memenuhi seluruh tahapan lanjutan yang ditetapkan BNPB RI. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk melengkapi dokumen teknis dan data pendukung guna mempercepat proses verifikasi lapangan.
“Kami sangat siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya agar bantuan hibah ini tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat kami,” pungkas Syaharuddin.
