KabarMakassar.com — Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bulukumba, Muhammad Rasyid membuka kegiatan monitoring rencana/realisasi KPR bersubsidi/komersil triwulan II dan triwulan III pada Bank pelaksana KPR bersama pengemban di Kabupaten Bulukumba.
Rapat monitoring yang digagas oleh Forum Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bulukumba dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, Rabu (13/11).
Selain Pjs Bupati, juga hadir Asisten Administrasi Umum Pemkab Bulukumba HM Daud Kahal mewakili Sekda Ali Saleng selaku Ketua Pokja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulsel, Ketua Forum PKP Sulsel, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Bulukumba, serta beberapa stakeholder lainnya.
Ketua panitia Andi Irawati dalam laporannya, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi dan integrasi peran antara Pokja dan Forum PKP Kabupaten Bulukumba, serta Forum PKP Provinsi Sulsel dengan memperkuat kerja sama dengan stakeholder sektor perumahan dan properti.
Menurutnya ada beberapa masalah sektor perumahan dan properti yang dihadapi, di antaranya keterbatasan lahan yang terjangkau, keterbatasan dana murah yang sesuai dengan pembiayaan perumahan, keterbatasan jumlah pengemban yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi, serta masalah perizinan yang tersebar di enam Kementerian.
Dikatakan bahwa solusi mengatasi masalah tersebut, yakni mengembangkan kebijakan dengan inovasi yang inklusif bagi pelaku usaha sektor perumahan dan properti, memperkuat kerja sama antara pemerintah otoritas terkait lembaga keuangan dan pengusaha sektor perumahan dan properti, mengajukan pendekatan proper tinomic dengan empat pilar utama, yaitu: kelembagaan, kebijakan, anggaran, dan penetapan proyek-proyek properti sebagai program strategi nasional.
Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bulukumba ini, lebih dalam menjelaskan manfaat dari kegiatan ini, seperti terciptanya master plan ekosistem perumahan yang mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak.
“Kemudian terciptanya kinerja sektor perumahan berupa penyaluran kredit properti KPR subsidi/komersil, KPR mikro,” kata Andi Irawati sekaligus sebagai Ketua Forum PKP Bulukumba.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Bulukumba, Munthasir Nawir mengapresiasi monitoring tersebut. Dengan adanya monitoring ini, Pemkab Bulukumba dan stakeholder lainnya dapat mengetahui pergerakan ekonomi di sektor perumahan.
“Ini juga akan menjadi pelaporan ke kementerian mengenai laju pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Rasyid mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi adalah daya beli masyarakat di bidang perumahan.
Sesuai dana realisasi yang terakumulasi dari laporan pencairan KPR bersubsidi bank BTN, BRI, BNI, BPD, kurang dari Rp200 Milliar.
“Ini sangat memberi multiplier effect dalam meningkatkan daya beli dan sumber pendapatan Kabupaten Bulukumba,” ujarnya.
Rasyid juga mengingatkan untuk mengantisipasi pelemahan daya beli perumahan. Sebab banyak sektor lain yang beririsan, sehingga dituntut peran pemerintah dalam mendorong investasi perumahan agar terus berkembang.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan mendorong kolaborasi dan sinergi semua pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, LSM dan pihak lain yang menjadi satu kesatuan dalam ekosistem perumahan,” jelasnya.
