KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar kembali membuktikan keseriusannya dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja rentan.
Melalui program unggulan Makassar Berjasa, kota ini berhasil mencatatkan diri sebagai daerah dengan capaian tertinggi universal coverage Jamsostek se-Sulawesi Selatan.
Komitmen ini dipresentasikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi ), dalam wawancara nominasi Paritrana Award tingkat Provinsi Sulsel, yang digelar secara virtual pada Jumat (20/06). Ia hadir didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba.
“Komitmen kami berangkat dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” tegas Munafri dalam forum tersebut.
Paritrana Award sendiri merupakan ajang penghargaan bergengsi dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan kepada pemerintah daerah atas komitmen tinggi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya 12 yang berhasil lolos ke tahap wawancara nominasi — dan Makassar menjadi kandidat terdepan.
Menurut data, Pemkot Makassar telah melindungi 49,01% pekerja rentan pada tahun 2024, dengan cakupan sebanyak 35.782 jiwa melalui pembiayaan dari APBD. Pada tahun 2025 dan 2026, pemerintah menargetkan penambahan 45.684 penerima manfaat berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK.
“Target kami untuk menaikkan cakupan dari 57,01% menjadi 58,34% didukung dengan pengalokasian anggaran sekitar Rp2,5 miliar melalui APBD Perubahan 2025,” papar Munafri.
Lebih jauh, Appi menjelaskan bahwa perlindungan sosial di Makassar tidak hanya menyasar pekerja formal. Program Makassar Berjasa secara aktif menyentuh RT/RW, pekerja keagamaan, kader masyarakat, non-ASN, pelaku usaha kecil, hingga urban farming dan pekerja seni yang tergabung dalam Makassar Creative Hub.
Bahkan, 1.400 pelaku urban farming turut didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial, bersama para pekerja sektor kreatif. Pemkot juga mendorong penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
Salah satu langkah konkret adalah instruksi kepada Perumda Pasar Makassar untuk mendaftarkan 7.574 pedagang pasar sebagai peserta Jamsostek. Tak hanya itu, Pemkot juga menerbitkan edaran kepada perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam program “Sertakan, Sejahterakan Pekerja”, yang mengajak penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melindungi pekerja informal di sekitar mereka.
“Program ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, BUMD, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan sinergi regulasi, anggaran, dan partisipasi multipihak, kami optimistis cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan Makassar akan terus meningkat signifikan tiap tahun,” tutup Munafri.
