KabarMakassar.com — Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa seluruh proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan berbagai isu liar yang beredar di masyarakat, termasuk tudingan adanya hubungan kekerabatan di antara calon peserta, serta spekulasi yang mencoba menyeret nama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Pansel menegaskan bahwa seluruh kewenangan berada di tangan tim seleksi, bukan di luar itu.
Ketua Pansel, Zainal Ibrahim, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjunjung tinggi prinsip good corporate governance. Menurutnya, setiap laporan dan informasi terkait dugaan nepotisme telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Menindaklanjuti adanya dugaan hubungan kekerabatan tersebut, Pansel melakukan verifikasi mendalam terhadap dokumen para calon untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi. Selain itu, kami juga meminta klarifikasi langsung kepada calon yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga,” jelas Zainal, Jumat (12/09).
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga kredibilitas, legalitas, dan etika dalam pelaksanaan seleksi. Dengan demikian, hasil akhir nantinya benar-benar mencerminkan profesionalisme tanpa intervensi kepentingan tertentu.
Zainal juga menekankan bahwa tahapan seleksi masih berjalan. Karena itu, ia meminta semua pihak bersabar hingga seluruh proses rampung sesuai jadwal.
“Kami mengapresiasi perhatian publik. Masukan dan kritik yang ada menunjukkan besarnya harapan agar BUMD dikelola lebih profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Zainal, keterlibatan publik merupakan dorongan penting agar panitia tetap menjaga integritas dan transparansi. Hal ini sekaligus menjadi landasan untuk melahirkan jajaran pengurus BUMD yang kredibel, unggul, serta mampu membawa kemajuan bagi Kota Makassar.
“Seleksi ini adalah bagian dari upaya membangun tata kelola BUMD yang sehat, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
