KabarMakassar.com — Muhammadiyah bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil sebagai upaya menghadapi ketimpangan ekonomi yang dinilai semakin melebar di Indonesia.
Seruan itu mengemuka dalam Roadshow Ketimpangan: Diseminasi Riset dan Diskusi Publik yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Sulawesi Selatan bersama LHKP PP Muhammadiyah dan CELIOS di Makassar.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan ketimpangan ekonomi kini tidak lagi sekadar tercermin dari distribusi kekayaan, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, meningkatnya ketergantungan warga terhadap pinjaman daring menjadi salah satu indikator tekanan ekonomi yang semakin besar.
“Pinjaman daring pada Mei 2026 mencapai sekitar Rp100 triliun dan hampir separuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini menunjukkan banyak masyarakat bertahan dengan utang untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Bhima.
Ia juga mengungkapkan akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat dari sekitar Rp2.500 triliun pada 2019 menjadi sekitar Rp4.600 triliun pada 2026. Menurutnya, konsentrasi kekayaan yang semakin tinggi berpotensi memperlebar kesenjangan sekaligus menekan daya beli masyarakat.
“Karena itu kami mendorong instrumen redistribusi seperti wealth tax bagi kelompok ultra-kaya agar keadilan fiskal bisa diperkuat dan negara memiliki ruang lebih besar membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menilai persoalan ketimpangan harus diselesaikan dari akar persoalan melalui pembenahan kebijakan publik dan tata kelola sumber daya alam.
“Ketimpangan harus dibaca dari hulunya. Kritik terhadap kebijakan negara harus dibangun dengan riset, data yang kuat, dan gerakan masyarakat sipil yang terorganisasi,” tegas Busyro.
Sementara itu, Wakil Ketua PWM Sulsel Muhammad Syaiful Saleh mengatakan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan berbagai kalangan untuk merumuskan solusi terhadap persoalan ketimpangan ekonomi.
Aktivis lingkungan Iwan Dento menambahkan ketimpangan juga menyangkut akses masyarakat terhadap ruang hidup dan pengambilan keputusan pembangunan. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan agar tidak hanya menjadi objek kebijakan.
Melalui forum tersebut, Muhammadiyah dan CELIOS sepakat memperkuat kolaborasi riset, advokasi kebijakan, serta gerakan masyarakat sipil guna mendorong sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik.
