KabarMakassar.com — Persoalan drainase masih menjadi keluhan utama warga Kota Makassar dalam agenda reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Anggota DPRD Kota Makassar Muchlis Misbah, menyebut agenda reses yang digelar pada 19-23 Mei 2026 di delapan titik Daerah Pemilihan (Dapil) I memang di dominasi masalah drainase.
Warga menyoroti buruknya sistem drainase, mulai dari saluran yang tersumbat sedimentasi hingga kawasan yang sama sekali belum memiliki drainase.
Muchlis mengatakan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar agar penanganannya tidak terus berulang setiap tahun tanpa solusi permanen.
“Yang paling banyak dikeluhkan warga itu drainase. Kami minta pemerintah kota serius menangani ini supaya tidak menjadi pekerjaan berulang,” kata Muchlis, Senin (25/05).
Ia mengungkapkan, saat turun langsung ke Kelurahan Kassi-Kassi, tepatnya di kawasan Beringin 10, dirinya menemukan jalan permukiman yang belum dilengkapi saluran drainase sama sekali.
“Di Kassi-Kassi itu ada jalan yang memang sama sekali tidak punya drainase. Selain itu, banyak juga drainase yang perlu dikeruk karena sedimentasinya sudah tinggi,” ujarnya.
Menurut politisi Hanura Makassar itu, persoalan drainase tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Warga juga diminta berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang pasir atau sampah ke dalam selokan yang memicu penyumbatan.
Selain drainase, warga dalam reses juga mengeluhkan kondisi jalan rusak, kebutuhan pemasangan CCTV, hingga persoalan keamanan akibat maraknya aksi geng motor dan begal.
“Persoalan keamanan ini bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab kita bersama. Kalau ada aktivitas mencurigakan, warga bisa melapor atau membantu dengan informasi,” katanya.
Keluhan lain yang mencuat adalah persoalan bantuan sosial yang dinilai belum merata akibat perubahan data desil penerima manfaat. Muchlis menyebut, berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah warga kehilangan status penerima bantuan karena data identitas mereka diduga digunakan pihak lain untuk aktivitas pinjaman.
“Ada kasus warga yang sebenarnya tidak mampu, tapi desilnya naik karena datanya dipakai orang lain untuk pinjaman atau transaksi. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sembarang meminjamkan KTP,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah memperbaiki validitas data bantuan sosial agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat yang benar-benar berhak tidak kehilangan akses bantuan.
