KabarMakassar.com — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap dugaan penyelewengan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia memastikan bahwa setiap tindakan curang di sektor pertanian, terutama terkait bantuan kebencanaan, akan langsung ditindak tanpa kompromi.
“Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1 x 24 jam saya pecat. Kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” tegas Mentan Amran saat melepas bantuan Kementan Peduli di Kantor Pusat Kementan, Kamis (11/12).
Pernyataan keras tersebut disampaikan setelah muncul pemberitaan mengenai kekeliruan data bantuan yang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk penyimpangan. Menanggapi hal itu, Amran menjelaskan bahwa kesalahan tersebut murni berasal dari kekeliruan penulisan satuan.
“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek di mana salahnya. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21.000 itu bukan kilogram tetapi 21.000 paket, satu paket 5 kilogram, dan ini bantuannya dalam bentuk barang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan yang dikirimkan tidak berbentuk uang, tetapi barang logistik yang disalurkan langsung oleh mitra perusahaan Kementan.
“Bantuan Kementan Peduli pengiriman itu bentuk barang. Pengusaha minyak goreng kirim minyak goreng, pengusaha mie kirim mie instan. Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal,” tegasnya.
Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada media yang cepat mengoreksi kekeliruan tersebut sehingga klarifikasi dapat segera dilakukan.
“Saya apresiasi media. Kalau ada kesalahan, kami perbaiki. Tapi jangan dibawa ke arah fitnah. Ini masa bencana, kita fokus bantu saudara-saudara kita,” tuturnya.
Pemerintah, melalui program Kementan Peduli, menghimpun bantuan senilai Rp75,85 miliar yang berasal dari sumbangan pegawai, pejabat, dan mitra kementerian untuk membantu masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp1,249 triliun bantuan tambahan, terdiri atas bantuan reguler sebesar Rp918 miliar dan bantuan nonreguler Rp330 miliar yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
