KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 untuk pengadaan solar panel di sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menjelaskan bahwa pengadaan solar panel ini akan dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menentukan lokasi-lokasi yang tepat.
Pasalnya, ada kriteria khusus dalam menentukan lokasi pemasangan solar panel ini.
“Solar panel ini membutuhkan tempat khusus yang teknis, sehingga tidak semua bangunan sekolah bisa dipasangkan. Sekolah-sekolah tersebut harus dicek terlebih dahulu untuk memastikan apakah representatif atau tidak,” ujar Andi Zulkifli, Selasa (30/07).
Saat ini, terdapat sekitar 200 titik sekolah yang menjadi target pemasangan solar panel, hasil survei menunjukkan bahwa terdapat sekitar 210 hingga 220 sekolah yang terdiri dari SD dan SMP yang telah diidentifikasi sebagai lokasi yang potensial.
Zulkifli menyebut estimasi anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan solar panel ini mencapai sekitar Rp800 juta per sekolah.
Sehingga jika dikalkulasi, total kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai Rp160 miliar lebih.
Diketahui, Pemkot Makassar memasukkan tiga program besar dalam APBD Perubahan 2024,
Program-program tersebut meliputi pembangunan stadion, pengadaan motor listrik untuk pengelolaan sampah, dan pemasangan solar panel di sekolah-aekolah.
“Kami sudah masukkan untuk dibahas ke DPR. Program besar tersebut mencakup pembangunan stadion, anggaran untuk motor listrik sampah, dan solar panel di PU,” ujar Andi Zulkifli, Senin (29/07).
Proyeksi nilai APBD Perubahan 2024 diperkirakan mencapai Rp5 hingga Rp5,2 triliun. Andi Zulkifli menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran sekitar Rp600 miliar sudah dilakukan.
“Rasionalisasi anggaran sekitar Rp600 miliar, termasuk stadion Rp200 miliar, motor listrik sekitar Rp100 miliar lebih, dan solar panel sekitar Rp200 miliar,” jelasnya.
Selain itu, Andi Zulkifli juga menambahkan bahwa terdapat pengurangan anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Sekitar Rp600 miliar diambil dari OPD-OPD yang programnya tidak akan dilaksanakan, seperti proyek ducting sharing yang ditunda sehingga anggarannya bisa dialihkan,” tambahnya.
Lebuh lanjut, Andi Zulkifli menjelaskan, saat inj Proses perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD Perubahan saat ini sudah masuk dalam tahap review.
“Tahapan untuk Perubahan dan pokok sudah kita seimbangkan. Dua minggu lalu sudah masuk dalam review inspektorat, dan minggu lalu kami masukkan di provinsi untuk dilakukan asistensi. Sudah ada beberapa perubahan di bab 1, 3, dan 5 dari RKPD Perubahan yang sedang kami perbaiki,” jelas Andi Zulkifli.
Andi Zulkifli juga menyampaikan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) juga telah diajukan untuk review dan sedang dalam tahap menunggy sebelum masuk kedalam dewan.
“Kita masukkan untuk review di inspektorat, menunggu 1-3 hari. Teman-teman dari BPKAD sudah membawa draftnya untuk direview. Kami berharap minggu ini bisa kita bawa ke DPR untuk pembahasan,” tambahnya.
Jika semua proses berjalan sesuai rencana, diharapkan perubahan APBD 2024 dapat disetujui dan dilaksanakan pada awal bulan Agustus.
“Jika semua on the track, insya Allah awal bulan Agustus kita sudah bisa melaksanakan perubahan APBD,” pungkas Andi Zulkifli.
