KabarMakassar.com — Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) PPA Pemkot Makassar, Makmur meminta Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Makassar.
Hal ini dikatakan Makmur setelah maraknya kasus dugaan kekerasan terhadap pelajar di Makassar. Salah satunya kasus meninggalnya anak kelas 6 SD yang diduga meninggal akibat dikeroyok oleh pelajar lainnya.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga untuk Dinas Pendidikan dan sangat meminta Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan terkait adanya kejadian ini,” ujar Makmur kepada wartawan, Sabtu (31/05).
Menurut Makmur, Dinas Pendidikan Makassar saat menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, hanya melibatkan orang yang tidak paham terkait kasus tersebut.
“Pemantauan saya selama ini, Dinas Pendidikan banyak melibatkan orang-orang yang tidak paham dengan kekerasan perempuan dan anak,” katanya.
“Ini seharusnya Dinas Pendidikan kerjasama melibatkan UPT PPA dalam edukasi kekerasan perempuan dan anak,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Makmur memberikan contoh salah satu kasus seperti terjadi saat ini, yang dimana adanya dugaan kekerasan terhadap siswa kelas 6 SD, hingga mengakibatkan meninggal dunia setelah mendapatka perawatan medis.
“Contohnya anaknya yang meninggal ini kelas 6 ternyata umurnya 15 tahun. Jadi kita akan masuk sekolah dengan pendampingan UPT PPA Makassar,” ujarnya.
Makmur menyayangkan adanya kejadian pengeroyokan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tiga pelajar lainnya. Sehingga kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan Makassar untuk memberikan sosialisasi bahayanya kasus kekerasan terhadap anak.
“Sebenarnya salah satu tugas kami memberikan edukasi. Namun, kejadiannya ini tidak kami harapkan, tapi inilah pentingnya Dinas Pendidikan melibatkan UPT PPA saat melakukan edukasi ke sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Makmur berharap pihak Dinas Penidikan Makassar terus melibatkan UPT PPA setiap melakukan edukasi ke sekolah-sekolah di Kota Makassar.
“Harapan saya ketika Dinas Pendidikan melakukan edukasi jangan hanya mengambil orang yang tidak paham dengan kekerasan itu terjadi,” tukasnya.
