KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kompak mendampingi kunjungan Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) dalam agenda verifikasi lapangan dapur MBG di Kota Makassar, Sabtu (21/06).
Verifikasi tersebut berlangsung di Dapur Sekolah Penggerak Pemberian Gizi (SPPG) BGN Panakkukang 1, yang berlokasi di Kompleks IDI, Jalan Topaz, Kecamatan Panakkukang. Lokasi ini menjadi salah satu titik penting dalam distribusi makanan bergizi bagi siswa secara berkala di wilayah padat penduduk.
Kunjungan langsung ini dipimpin oleh Deputi III KSP, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, yang melakukan pemantauan menyeluruh terhadap kesiapan fasilitas dapur, sistem distribusi, hingga manajemen pelaksana program MBG. Turut hadir dalam rombongan KSP jajaran teknis dan pengarah dari pusat yang terlibat dalam akselerasi layanan gizi dan pendidikan.
Wali Kota Munafri Arifuddin atau akrab disapa Appi menyambut hangat rombongan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar sangat siap dan mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Pemerintah Kota Makassar komitmen penuh dalam mendukung program strategis nasional MBG. Ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi soal pembangunan sumber daya manusia sejak dini,” tegas Appi.
Ia menambahkan bahwa kesuksesan program ini di daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor serta kesiapan infrastruktur pendukung. Makassar, lanjutnya, ingin menjadi contoh kota yang mampu mengintegrasikan program pusat dengan kearifan lokal untuk menghasilkan dampak yang maksimal.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menyasar anak-anak sekolah di berbagai jenjang, dengan tujuan meningkatkan asupan gizi, konsentrasi belajar, dan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, program ini diharapkan memperkecil kesenjangan pemenuhan gizi antarwilayah.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah berkontribusi pada kelancaran program ini. Ia menyebut MBG sebagai langkah strategis untuk membentuk generasi unggul dan berdaya saing di masa depan.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Dengan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan bergizi, kita sedang membangun fondasi Makassar yang lebih sehat dan kuat,” ujarnya.
Aliyah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan keberhasilan program ini. Menurutnya, keberhasilan MBG di Makassar adalah hasil dari kerja kolektif banyak pihak mulai dari perangkat daerah, sekolah, komunitas, hingga relawan lapangan.
Usai meninjau dapur SPPG, rombongan KSP dan Wali Kota Makassar melanjutkan pertemuan informal dalam bentuk jamuan makan siang bersama Kepala Staf Kepresidenan dan jajaran Kedeputian II KSP di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Deputi III KSP, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kota Makassar. Ia menyebut Makassar sebagai kota dengan penduduk terpadat di Sulawesi Selatan yang layak menjadi lokasi percontohan program.
“Kota Makassar punya populasi besar dan tantangan tinggi. Karena itu kami ingin lihat langsung kesiapan dan pelaksanaan program di sini,” ungkapnya.
Letjen TNI (Purn) AM Putranto, menyebut dalam pantauan di lapangan menunjukkan bahwa Dapur MBG Panakkukang 1 telah menjalankan peran sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi dengan sistem yang tertata.
“Program ini dilaksanakan secara berkala dan menyasar anak-anak sekolah dasar hingga menengah sebagai bagian dari target utama pembangunan SDM,”
Makassar, dengan pendekatan kolaboratif dan kesiapan sistemik, kembali membuktikan diri sebagai kota yang adaptif terhadap agenda strategis nasional.
“Program MBG bukan hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari visi jangka panjang pembangunan manusia seutuhnya,” tutupnya.
