kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

LMS Kemendagri, Bangun Sistem Manajemen Digital Bagi Aparatur Pemerintahan Desa

LMS Kemendagri, Bangun Sistem Manajemen Digital Bagi Aparatur Pemerintahan Desa
Plh Kepala Dinas Pemdes Sulsel, Ichsan, Plh Kadis Kominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, dan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska di peluncuran aplikasi LMS (Dok: Int)
banner 468x60

KabarMakassar.com — Aplikasi pembelajaran Learning Management System (LMS) Pamong Desa resmi diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di The Sultan Hotel Jakarta pada Selasa (15/10). LMS Pamong Desa ini dibentuk untuk membangun sistem manajemen pembelajaran berbasis digital bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa se-Indonesia.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan daerah untuk keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa.

Pemprov Sulsel

Menurutnya, keberhasilan LMS ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemauan dan dukungan dari pimpinan daerah, pembangunan infrastruktur jaringan internet, serta partisipasi aktif dari pamong desa.

Ada tiga sektor yang menjadi penentu keberlanjutan LMS ini, masing masing Dinas Kominfo Provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, dan Dinas Pemdes masing-masing kabupaten/kota. Ketiga lembaga se-Indonesia tersebut juga diundang untuk mengikuti rapat koordinasi nasional tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengutus lengkap tiga OPD tersebut, yaitu Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pemdes Sulsel, Ichsan, Plh Kadis Kominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, dan dari Bappelitbangda hadir Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Erlan Triska.

Dalam talkshow dan sharing session, Sultan Rakib sebagai Plh Kadis Kominfo SP Sulsel mengatakan bahwa pihaknya siap menopang dan menyukseskan LMS ini di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel.

“Namun perlu bapak dan ibu tahu bahwa Sulsel yang sudah terbebas dari 3T ini masih memiliki sebanyak 421 titik blank spot di Sulsel, ini kendalanya pak,” ujar Sultan Rakib.

Sultan menyebutkan Pemprov Sulsel telah berulang kali mengajukan realisasi infrastruktur untuk mengatasi area blank spot tersebut, namun berulang kali pula harus kecewa karena tidak ada kejelasan dari pemerintah pusat.

“Kami dari Kementerian Kominfo Dirjen Aptika, pak Gubernur kami saat itu yang tanda tangan, sampai sekarang belum ada reaksi,” ujar Sultan.

Dirjen Aptika, Hokky Situngkir menyatakan bahwa hal itu akan segera terealisasi di seluruh Indonesia.

“Sabar ya pak ya, tunggu,” kata Hokky.

Dalam forum tersebut dibuat usulan bahwa untuk urusan teknis melancarkan operasional LMS tersebut akan dibangun beberapa tower untuk memperlancar internet di desa-desa, tetapi akan dilakukan secara bertahap.