KabarMakassar.com — Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulawesi Selatan Kawal Demokrasi melayangkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan strategis Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, koalisi mendesak adanya moratorium (penghentian sementara) terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas, atau menyatakan mosi tidak percaya kepada rezim yang berkuasa.
OMS Sulsel menilai bahwa program-program pembangunan yang awalnya digagas untuk mensejahterakan rakyat justru di lapangan sarat akan pelanggaran hukum, HAM, prinsip demokrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), hingga indikasi tindak pidana korupsi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinilai Cacat Desain
Program MBG yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp71 Triliun pada 2025 dan melonjak menjadi Rp268 Triliun pada 2026 dinilai melanggar “asas kecermatan” sejak awal perencanaan sesuai UU No. 30/2014.
Merujuk pada kajian CELIOS, desain program ini dianggap memiliki kelemahan krusial yang memicu potensi pemborosan anggaran serta salah sasaran penerima manfaat.
Koalisi menyoroti adanya dugaan represi terhadap kebebasan pers dalam peliputan program MBG, seperti insiden penarikan kartu identitas jurnalis di Istana dan dugaan intimidasi wartawan di Jakarta Timur.
Tuduhan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional diperparah oleh temuan di Sulawesi Selatan. Di wilayah ini, Yayasan Yasika Group yang mengelola 41 unit Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) diketahui milik anak dari Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai Gerindra, partai pengusung pemerintah.
Penggunaan anggaran pendidikan demi mendanai MBG dinilai merugikan hak asasi mendasar anak atas pendidikan formal.
Program Koperasi Merah Putih Dianggap Jebakan Birokrasi
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) yang mengusung jargon pemberdayaan dinilai riskan memicu beban utang baru dan mempersempit ruang fiskal pemerintahan desa. Kritik ini menguat menyusul tragedi gugurnya lima orang calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). OMS Sulsel menduga program ini lebih condong ke arah pembangunan infrastruktur politik elektoral penguasa.
Dampak Buruk Megaproyek PSN Sumber Daya Alam di Sulsel
Koalisi membeberkan bukti nyata di lapangan di mana beberapa proyek ekstraktif dan infrastruktur besar di Sulawesi Selatan justru memicu konflik agraria hebat dan merusak lingkungan. Beberapa proyek terdampak meliputi Pelabuhan Makassar New Port (MNP) di Kota Makassar, Kawasan Industri Smelter Nikel di Kabupaten Bantaeng (KIBA), Kawasan Industri Terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Industri, Pelabuhan, dan Permukiman Terintegrasi di Kabupaten Takalar (KITA) dan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.
“Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir, terutama perempuan pesisir dan nelayan tradisional yang kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan. Proyek-proyek PSN ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan investor dan oligarki ketimbang warga lokal,” tulis pernyataan sikap OMS Sulsel.
Mandulnya Fungsi Pengawasan DPR RI
OMS Sulsel juga mengecam keras sikap pimpinan DPR RI yang dianggap mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif. Alih-alih membela hak rakyat yang terdampak, pimpinan DPR RI dituding kerap bertindak layaknya juru bicara yang melegitimasi segala kebijakan eksekutif.
Merespons situasi darurat agraria dan demokrasi tersebut, Koalisi OMS Sulsel yang terdiri dari belasan lembaga sipil diantaranya YASMIB Sulawesi, FIK ORNOP Sulsel, LBH Makassar, AJI Makassar, YPMP, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Walhi Sulsel, KPA Sulsel, LAPAR Sulsel, ACC Sulawesi, Balla Inklusi, ICJ Makassar, KIPP Sulsel, AMAN Sulsel, Yayasan Jati, PBH PERADI Makassar, Geram PLTSa, KAJ Sulsel menyatakan 6 poin tuntutan:
-
Moratorium Segera program MBG dan Koperasi Merah Putih untuk dilakukan evaluasi total secara transparan bersama akademisi dan masyarakat sipil.
-
Hentikan Proyek PSN Pengelolaan SDA di Sulawesi Selatan yang terbukti merusak lingkungan hidup serta melanggar HAM (seperti MNP, KIBA, KITA, PSEL Makassar).
-
Ancaman Mosi Tidak Percaya kepada rezim Prabowo-Gibran beserta seluruh partai pengusungnya jika tuntutan ini diabaikan.
-
Mengecam Sikap DPR RI yang abai mendampingi kepentingan rakyat.
-
Membuka Posko Pengaduan Bersama untuk menjaring laporan pelanggaran HAM korupsi, hak pekerja, hingga kasus keracunan makanan akibat program MBG untuk diberikan pendampingan hukum gratis.
-
Menyerukan Konsolidasi kepada seluruh elemen akademisi dan masyarakat sipil di Sulsel untuk memperketat advokasi serta pemantauan program pemerintah pusat yang dinilai beraroma korupsi dan kolusi.
