KabarMakassar.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Rabu (22/1). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel saat ini memiliki bidang tugas utama di layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), yang didukung oleh bagian umum sebagai unit fasilitatif.
“Bagian umum memiliki peran penting sebagai pendukung bidang teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, melaksanakan koordinasi dalam pengambilan keputusan, serta mengelola operasional kantor wilayah,” ujar Basmal.
Ia menambahkan bahwa peran bagian umum meliputi aspek kepegawaian, keuangan, serta penatausahaan dan kerumahtanggaan. Selain itu, terkait penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dalam masa transisi, Basmal menyebutkan bahwa BMN dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya tanpa mengubah status kepemilikan.
“Penggunaan sementara BMN berlaku hingga enam bulan selama masa transisi, sambil menunggu selesainya proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juni 2025. Perjanjian penggunaan sementara akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk pengamanan dan pemeliharaan BMN,” jelas Basmal.
Basmal juga menegaskan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pegawai di ketiga kementerian terkait, yaitu Kemenkumham, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“Gedung kantor yang saat ini digunakan bersama memerlukan kerja sama yang solid. Tidak ada ruang untuk prasangka karena kita semua masih berada di bawah naungan Kemenko Hukum. Kolaborasi dan komunikasi yang baik akan meningkatkan kinerja pegawai dan menciptakan suasana kerja yang nyaman,” katanya.
Dalam pertemuan ini, Andi Basmal didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri. Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antarinstansi dan mendukung tugas masing-masing lembaga di Sulawesi Selatan.
