KabarMakassar.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar kegiatan Temu Sadar Hukum pada Rabu (14/5), dengan fokus utama pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan upaya mendorong Kelurahan Karunrung menjadi Kelurahan Sadar Hukum.
Kegiatan yang melibatkan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan jajaran staf kelurahan ini menjadi wadah diskusi terbuka mengenai alternatif penyelesaian sengketa hukum yang lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat.
“Banyak masalah hukum sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan. Mediasi dan negosiasi adalah cara yang lebih cepat, murah, dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat,” ujar Nasruddin, penyuluh hukum yang hadir sebagai narasumber.
Rencana pembentukan Posbakum di Kelurahan Karunrung mendapat respon positif dari warga. Posbakum dinilai akan sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, dalam mendapatkan akses konsultasi dan bantuan hukum secara gratis.
Menanggapi antusiasme warga dan dukungan pemerintah kelurahan, Kanwil Kemenkumham Sulsel menyatakan komitmennya untuk mendorong pengusulan Kelurahan Karunrung sebagai Kelurahan Sadar Hukum. Status tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelurahan dalam membangun budaya hukum di tengah masyarakat.
Dialog interaktif yang berlangsung hangat antara warga dan para narasumber menegaskan tingginya minat masyarakat terhadap pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawaty, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.
“Komitmen kami adalah terus melakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat, sebagaimana arahan Kakanwil Andi Basmal agar penyuluh hukum lebih aktif menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegas Heny.
Dengan kegiatan ini, Kemenkumham Sulsel berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran dan ketaatan terhadap hukum.
