KabarMakassar.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar kembali mendatangi DPRD Kota Makassar untuk mendesak pembenahan tata kelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap sektor pendidikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (10/6).
HMI menyoroti belum terbentuknya Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang dinilai menjadi instrumen penting dalam mengoordinasikan penggunaan dana CSR di Kota Makassar.
Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas persoalan pendidikan, khususnya masih tingginya angka putus sekolah.
“Yang kami dorong adalah bagaimana pemanfaatan CSR ini bisa dimaksimalkan, karena tidak bergantung pada APBD. Di tengah berkurangnya dana transfer ke daerah, CSR seharusnya menjadi salah satu solusi untuk membantu program pendidikan,” ujarnya.
Menurut Sarah, Makassar sebagai pusat industri di Indonesia Timur memiliki banyak perusahaan yang berkewajiban menyalurkan dana tanggung jawab sosial. Namun, ia menilai penyaluran tersebut jangan hanya bersifat seremonial, melainkan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di masyarakat.
“Kami ingin penggelontoran dana CSR tidak hanya kegiatan simbolis. Harus melihat persoalan yang nyata, salah satunya pendidikan. Kami menilai persoalan pendidikan juga berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas,” katanya.
HMI juga menyoroti belum adanya Dewan TSLP yang bertugas mengoordinasikan dan mengarahkan pemanfaatan CSR di era pemerintahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
“Kami mendorong agar dewan TSLP segera dibentuk dan melibatkan berbagai unsur, bukan hanya pemerintah, tetapi juga media, masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya agar penggunaan dana CSR lebih transparan dan tepat sasaran,” ucap Sarah.
Ia menegaskan, HMI akan melanjutkan aksi demonstrasi apabila aspirasi tersebut tidak mendapat tindak lanjut.
“Kalau tidak ada langkah konkret dan DPRD juga tidak mampu menghubungkan kami dengan pemerintah kota, maka kami akan melanjutkan demonstrasi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan aspirasi yang disampaikan HMI merupakan kritik yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan.
“Kami di DPRD Kota Makassar menyambut baik sekaligus mengapresiasi kepedulian adik-adik HMI Cabang Makassar,” katanya.
Supratman menilai pengelolaan dana CSR memang perlu ditata ulang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, termasuk kalangan dunia usaha.
“Optimalisasi dana CSR sudah saatnya ditata dan diintegrasikan secara transparan sehingga dapat dikonversikan menjadi fasilitas sekolah yang layak, beasiswa bagi siswa prasejahtera, hingga peningkatan mutu tenaga pendidik di Kota Makassar,” tukasnya.
