KabarMakassar.com — Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar, Hartono msnyoroti Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar.
Hartono menilai, kinerja tahunan Dinas PU menyisakan terlalu banyak tanda tanya. Meski secara makro terlihat ‘cukup’, sejumlah program strategis justru tak menyentuh akar persoalan infrastruktur kota, terutama banjir dan perencanaan fisik yang amburadul.
Laporan LKPJ 2024, Dinas PU mencantumkan bahwa dari 59 kawasan permukiman rawan banjir, baru 22 kawasan (37,29%) yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir. Artinya, 37 kawasan masih luput dari perhatian. Namun ironisnya, LKPJ tidak menyajikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakcapaian ini.
“DPRD butuh penjelasan menyeluruh, bukan angka mentah. Kalau tidak tahu kenapa gagal, bagaimana kita mau berikan solusi?” tegas Hartono dalam rapat Pansus, Kamis (29/05).
Lebih dalam, kegagalan penanganan genangan juga disorot. Dari total 68 titik genangan yang direncanakan, hanya 54 yang berhasil ditangani, dengan luasan 3.944 hektar. Sementara 14 titik lainnya yang justru mencakup area jauh lebih luas, yakni 7.566 hektar tidak tersentuh. Kesenjangan ini menandakan bukan hanya soal jumlah titik, tapi juga signifikansi wilayah yang gagal disentuh.
“Yang tidak tertangani justru jauh lebih besar luasan areanya. Ini menunjukkan kegagalan dalam menentukan prioritas strategis.”
Tak berhenti di sana, pada Program Penataan Bangunan Gedung, terdapat 5 dari 13 sub kegiatan strategis yang tidak terlaksana. Alasannya, keterlambatan alokasi anggaran karena dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Bagi Hartono, alasan ini tidak bisa ditoleransi. Ia menilai Dinas PU telah gagal merancang timeline yang realistis.
“Kalau tahu kegiatan fisik membutuhkan proses panjang, kenapa justru ditaruh di anggaran perubahan? Ini bukan soal waktu, ini soal lemahnya perencanaan.”
Lebih lanjut, Hartono menyebut bahwa pola seperti ini terjadi dari tahun ke tahun, menciptakan siklus permasalahan infrastruktur yang stagnan. Kota Makassar, yang saban musim hujan masih berkutat dengan genangan dan banjir, tidak bisa terus-menerus diberi laporan normatif tanpa solusi konkret.
Dengan makin padatnya wilayah perkotaan dan dampak perubahan iklim yang ekstrem, DPRD mendesak agar Wali Kota Makassar segera mengevaluasi kinerja Dinas PU secara menyeluruh. Perencanaan yang lemah bukan hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tapi juga menunda hak dasar warga atas lingkungan yang layak dan aman.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir proyek gagal yang dibungkus laporan indah. Rakyat butuh drainase, bukan dokumen.” pungkas Hartono.
