KabarMakassar.com — Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, memulai hari pertamanya berkantor dengan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus Perempuan, Anak, dan Disabilitas Kabupaten Maros Tahun 2025, Senin (24/2), di Baruga Kantor Bupati Maros.
Dalam sambutannya, Muetazim menyebut Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk merumuskan rencana dan solusi dari persoalan yang dihadapi kelompok rentan, seperti perempuan, ibu, anak, remaja, dan penyandang disabilitas di Maros.
“Ini adalah bentuk pendekatan bottom-up planning dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan terhadap program pembangunan yang ramah terhadap kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat terlindungi dan terpenuhi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai isu yang muncul dalam Musrenbang ini akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang berperspektif gender dan inklusif, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Melalui Musrenbang ini, dipastikan isu-isu perempuan, anak, dan disabilitas tertuang dalam dokumen perencanaan anggaran,” tegas Muetazim.
Dalam kesempatan itu, Muetazim juga menyoroti meningkatnya masalah sosial yang melibatkan anak-anak di Maros, seperti anak berhadapan dengan hukum, penelantaran, kekerasan fisik dan seksual, serta perilaku menyimpang. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu tersebut.
Selain isu perempuan dan anak, Muetazim juga menyinggung pentingnya penanganan kemiskinan secara lintas sektor. Ia menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama.
“Harus ada program-program penanggulangan kemiskinan yang menyasar pada klaster perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta program-program pro-rakyat lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel dari Dapil Maros, Andi Patarai Amir, turut hadir dan menyampaikan harapannya agar hasil Musrenbang ini dapat disinkronkan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kadang perencanaan dan penganggaran ini terputus sebelum diketok palu di DPRD. Kami berharap bisa mengawal hasil Musrenbang ini agar disetujui dan direalisasikan di tingkat provinsi,” ujar Andi Patarai.
Ia menilai kondisi dan persoalan di Kabupaten Maros tidak jauh berbeda dengan kondisi di tingkat provinsi, sehingga penting untuk memastikan kesinambungan program dari daerah ke provinsi.
