KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong keterlibatan aktif Tim Penggerak PKK desa dalam penanganan stunting di Sulawesi Selatan. PKK desa diharapkan menjadi motor penggerak pendampingan keluarga yang mengalami persoalan gizi anak.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat memberikan arahan dalam kegiatan apel kepala desa se-Sulsel di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (12/05/2026). Pemerintah provinsi menilai penanganan stunting membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat hingga tingkat desa.
Menurut Andi Sudirman, peran ibu-ibu PKK di desa sangat penting dalam mendampingi keluarga yang mengalami masalah gizi anak. PKK dinilai memiliki kedekatan sosial dan pemahaman lebih baik terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya.
“Saya minta keterlibatannya untuk memastikan anak-anak ini ada pelibatan PKK di desa supaya bisa menjadi motor penggerak penanganan stunting. Karena kenapa? Kalau ada bapak desa, biasanya ibu desanya ini lebih paham juga terkait masalah anak-anak,” kata Andi Sudirman.
Pemerintah Provinsi Sulsel, kata dia, berencana memperkuat kapasitas kader PKK melalui pelatihan dan pendampingan. Langkah tersebut dilakukan agar kader PKK mampu menjalankan fungsi pemantauan dan edukasi kepada masyarakat.
“Sehingga mereka tentu kita akan latih dulu, kemudian dijadikan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Meski demikian, Andi Sudirman menegaskan penanganan medis tetap dilakukan tenaga kesehatan. Kader PKK nantinya difokuskan untuk membantu pendampingan sosial dan pemulihan anak yang mengalami stunting.
“Jadi tetap nanti petugas kesehatan yang melaksanakan, tapi kita minta juga keterlibatan PKK untuk pendampingan,” katanya.
Ia menjelaskan kader PKK desa memiliki keunggulan karena mengenal langsung kondisi masyarakat di wilayahnya. Dengan kedekatan tersebut, proses identifikasi anak yang mengalami masalah gizi diharapkan lebih cepat dilakukan.
Selain melakukan pemantauan, kader PKK juga akan dilibatkan dalam proses pendampingan keluarga selama masa pemulihan anak. Pemerintah berharap pendampingan tersebut dapat mempercepat penurunan angka stunting di Sulsel.
“Paling tidak adalah minimum mereka paham terkait masyarakatnya, tahu siapa masyarakatnya yang bermasalah terkait masalah gizi, dan juga akan ikut mendampingi sampai proses pemulihan” ujar Andi Sudirman.
Program pelibatan PKK desa menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulsel dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Penanganan stunting disebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Sekadara diketahui, PKK dinilai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Peran tersebut dilakukan melalui penguatan kader dasawisma, kunjungan rumah, dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), hingga pengelolaan Posyandu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
Persoalan stunting tidak hanya dipengaruhi kekurangan asupan makanan pada anak. Faktor pola asuh, kurangnya stimulasi tumbuh kembang, serta kondisi sanitasi lingkungan juga menjadi penyebab yang perlu mendapat perhatian bersama.
Karena itu, penanganan stunting dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi, edukasi keluarga, peningkatan layanan kesehatan, hingga perbaikan lingkungan dan sanitasi masyarakat.
Lebih jauh, juga ditekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu dan anak, khususnya pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Konsumsi protein hewani, sayur dan buah disebut menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan anak agar terhindar dari stunting.
Selain asupan gizi, stimulasi motorik dan sensorik juga dianggap berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pendampingan sejak dini diharapkan dapat membantu perkembangan otak dan fisik anak berlangsung lebih optimal.
