KabarMakassar.com — Penyusunan rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau atau green growth plan (GGP) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus digenjot guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan daya dukung lingkungan.
Diketahui, hal itu berisi berbagai rekomendasi kebijakan untuk mengelola sumber daya alam berbasis lahan yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, dan wilayah pesisir serta kelautan secara berkelanjutan.
Dalam mewujudkan GGP, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel bersama World Agroforestry International Center For Research In Agroforestry (ICRAF) Indonesia berkolaborasi dalam proyek kegiatan riset aksi Sustainable Landscape for Climate Resilient Livelihoods (Land4Lives) yang didukung oleh Pemerintah Kanada.
Pada hari ini, Kamis (27/02), digelar konsultasi publik atas dokumen GGP Sulsel tersebut pada forum Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim, Pangan, dan Responsif Gender di Kota Makassar.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengungkapkan jika proses yang dilakukan pada Land4Lives merupakan bagian dari upaya penyusunan rancangan awal Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Hasil peta jalan ekonomi hijau Sulsel ini akan jadi bagian RPJMD Gubernur 2025-2030. Isu perubahan iklim dan ekonomi hijau sudah jadi isu global,” ucap Jufri Rahman.
“Didalam SDGs, bahkan dalam prioritas Prabowo jadi salah satu fokus beliau terkait ketahanan pangan energi dan ketersediaan air bersih. Jadi terima kasih pemerintah Kanada. Kita harap dukungan ini tidak berhenti, ICRAF mengembangkan banyak hal bisa dikerjasama termasuk bimbingan teknis,” sambungnya.
Sementara itu, Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Sulsel sekaligus ketua tim pelaksana Pokja, Setiawan Aswad, menyebut jika rencana induk dirancang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin buktikan bahwa pembangunan tidak mesti mengorbankan aspek sosial dan kesehatan lingkungan,” tegas Setiawan Aswad.
Senada dengan Setiawan, Direktur ICRAF Indonesia Andree Ekadinata menekankan, dalam proses penyusunan rencana secara keseluruhan dengan tegas memegang tiga prinsip.
“Inklusif, integratif, dan informatif. Inklusif artinya melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu menampung aspirasi dari semua kabupaten kota di Sulsel, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil melalui forum-forum, termasuk konsultasi publik,” kata Andree.
“Rencana ini juga mempertimbangkan perbedaan kebutuhan gender dan kelompok masyarakat sebagai dasar perencanaan strategi, intervensi, kegiatan, hingga indikator keberhasilan,” tambahnya.
Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Jess Dutton menyatakan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sulsel.
“Perubahan iklim memberikan dampak yang semakin besar bagi kita semua. Inilah mengapa kami bangga bermitra dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dan ICRAF melalui Land4Lives,” ujarnya.
Ia menyebut jika program yang digalakkan tersebut mampu membantu para petani serta masyarakat dalam mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim, menanam lebih banyak pangan, juga meningkatkan pendapatan mereka.
“Proyek Land4Lives membantu membangun fondasi Sulsel yang lebih tangguh terhadap iklim dan lebih makmur,” paparnya.
Ditengah tantangan perubahan iklim yang terjadi di Sulsel, penanganan perubahan iklim yang baik hanya dapat terjadi jika Pemprov Sulsel mempunyai rencana pembangunan yang bisa memastikan ekonomi tumbuh dan lingkungan terjaga.
Sulsel juga patut menguatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, terutama masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan.
Salah satu cara dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyelaraskan tujuan pembangunan dengan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh generasi masa depan.
