KabarMakassar.com — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serentak pada 3 Desember 2025, DPRD Kota Makassar mengungkap adanya dua kendala utama yang sempat menghambat persiapan teknis di lapangan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, yang menilai pemilihan langsung RT/RW di era Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham sebagai langkah demokratis yang lebih maju dibanding sistem penunjukan langsung pada periode sebelumnya.
“Pemilihan ini adalah bentuk demokrasi paling dasar di tengah masyarakat,” ujar Muchlis, Kamis (27/11).
Ia mengungkapkan bahwa persiapan pemilihan tidak berjalan mulus. DPRD Makassar harus menggelar rapat bersama lurah, camat, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta pihak-pihak terkait untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai standar teknis.
“Kami sampaikan, kalau memang belum siap, ya ditunda dulu. Ditunda bukan berarti dibatalkan. Kalau panitia siap, silakan lanjut,” tegasnya.
Muchlis menjelaskan bahwa persoalan paling krusial adalah soal pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada awalnya, tidak ada alokasi anggaran untuk keamanan dari pihak kepolisian maupun instansi lain.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Karena pemilihan langsung, apalagi skala kota, harus dipastikan berlangsung aman,” katanya.
Setelah koordinasi intens antara DPRD dan BPM, Satpol PP akhirnya bersedia mengambil alih tugas pengamanan TPS di seluruh kecamatan.
Kendala berikutnya adalah terkait Data Calon Sementara (DCS) dan Data Calon Tetap (DCT) yang dinilai masih bermasalah. Beberapa data disebut belum valid dan berpotensi menimbulkan konflik jika dipaksakan tanpa perbaikan.
Muchlis menegaskan perbaikan data menjadi syarat penting sebelum hari pemungutan suara.
“Syukurlah BPM menyatakan siap membenahi DCS dan DCT, sehingga pemilihan dapat tetap dilanjutkan,” ujarnya.
DPRD Makassar berharap pelaksanaan pemilihan RT/RW benar-benar mencerminkan demokrasi partisipatif di tingkat lingkungan.
Muchlis menegaskan bahwa kehadiran pemilihan langsung menjadi momentum penting untuk membangun budaya berdemokrasi yang lebih sehat di tingkat paling dasar.
Dengan berbagai perbaikan dan koordinasi yang telah berjalan, DPRD meyakini pemilihan RT/RW serentak pada 3 Desember mendatang tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan berlangsung aman, tertib, serta transparan.
“Tentu kita sangat berharap kalau ini semua bisa berlangsung dengan tertib sehingga pemerintah kota perlu melihat dua kendala tersebut untuk dipenuhi,” pungkasnya.
