KabarMakassar.com — Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar mengungkap alasan kota Makassar mencatat kenaikan angka stunting yang saat ini mencapai 25,6 persen, naik sekitar 7,2 persen dari tahun sebelumnya yang mencatat sebesar 18,4 persen.
Plt Kepala DPPKB, Syafruddin, mengungkapkan perbedaan prevelensi pengukuran menjadi salah satu penyebab.
“Di Indonesia ada dua cara pengukuran, hal ini yang menunjukkan perbedaan, tak hanya di Makassar kenaikan ini mengejutkan banyak pihak,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (14/10).
Ia menyebut hasil pengukuran berbeda ditunjukkan oleh E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Perbedaan hasil antara SKI dan EPPGBM tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Syafruddin menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda, yang kerap memicu kebingungan dalam menentukan kondisi stunting sebenarnya.
“Prevelensi yang terakhir dibilang hasil dari pengukuran SKI 2023, disebut bahwa makassar prevelensinya naik 25,6% dari 18,4%, kemarin pada saat selesai perhitungan SKI, semua daerah termasuk makassar cukup dikagetkan dengan peningkatan itu. Sementara, pada pengukuran EPPGBM kita, pengukuran by name by adress yang dilaksanakan dinas kesehatan kita justru turun” akunya.
Untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan pengukuran serentak oleh Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia pada Juni lalu.
Di Makassar, hasil pengukuran menunjukkan sekitar 3,29% atau 3.000 anak dari 90.000 anak yang diukur mengalami stunting, hasil yang lebih sejalan dengan data EPPGBM.
“Sehingga ada kemiripam angka kita dengan EPPGBM, Sehingga kita berkesimpulan bahwa jangan dipersoalkan angka karena yang diuji di 2024 kita diharapkan 14%, yang dilaksanakan hari ini tindakan, actionnya,” katanya.
Saat ditanya terkait penanggulangan, Syafruddin mengaku telah melakukan beberapa langkah intervensi stunting. Diantaranya melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASAT) serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bekerja sama dengan berbagai mitra.
“Tahun ini, kami sudah mengintervensi sekitar 1.073 anak balita stunting melalui program dapur sehat, ” ujar Syafruddin.
Ia menambahkan, intervensi stunting di Makassar juga dilakukan melalui 49 Kampung KB, di mana sekitar 1.078 balita telah mendapatkan penanganan langsung. Program ini diharapkan mampu membawa hasil yang signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting di kota.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan pengukuran terbaru untuk menentukan prevalensi stunting 2024, dengan survei yang mencakup 71 kelurahan. Meski data rumah tangga sudah dikumpulkan, jumlah pasti balita yang akan menjadi objek survei belum diketahui.
Syafruddin berharap bahwa dengan berbagai intervensi yang telah dilakukan, Makassar dapat mencapai target nasional 14% prevalensi stunting pada 2024, atau bahkan mencapai zero stunting sesuai harapan Wali Kota Makassar.
“Mudah-mudahan dengan intervensi yang terus dilakukan, kondisi stunting di Makassar semakin membaik,” tutupnya.
