KabarMakassar.com — Polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional asal Sulawesi Selatan 2026 terus menjadi perhatian publik. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar turut buka suara dan menyoroti dugaan diskriminasi yang mencuat dalam proses seleksi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan DPPI Kota Makassar melalui unggahan di akun Instagram resminya. Dalam unggahan tersebut, organisasi itu menegaskan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi yang dinilai bertentangan dengan semangat pembinaan Paskibraka.
“BPIP menghadirkan program Paskibraka sebagai wadah pembinaan generasi muda agar mampu menjadi pengamal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tujuan tersebut akan kehilangan makna apabila praktik diskriminasi masih dibiarkan terjadi di dalam prosesnya,” tulis DPPI Kota Makassar.
Menurut DPPI, nilai persatuan yang menjadi dasar Pancasila semestinya tercermin sejak tahapan awal seleksi. Menurut mereka, tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap peserta berdasarkan latar belakang apa pun.
“Sila ke-3, Persatuan Indonesia, dengan jelas mengajarkan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan asal daerah, suku, budaya, maupun agama. Nilai itu seharusnya tercermin sejak tahap paling mendasar, yaitu proses seleksi sebagai gerbang awal pembentukan anggota Paskibraka,” tulisnya.
Dalam unggahan itu, DPPI juga menegaskan bahwa praktik diskriminatif tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah. Mereka menyebut tindakan semacam itu bertentangan langsung dengan nilai kebhinekaan dan keadilan yang menjadi fondasi pembinaan generasi muda.
“Jika sejak awal peserta sudah dihadapkan pada perlakuan rasis dan diskriminatif, maka yang sedang dibangun bukanlah persatuan, melainkan budaya ketidakadilan yang bertentangan langsung dengan semangat Pancasila,” tulis DPPI.
Selain itu, DPPI Kota Makassar secara terbuka menyatakan penolakan terhadap praktik yang dinilai membeda-bedakan peserta berdasarkan asal daerah. Mereka meminta proses penjaringan peserta dilakukan objektif dan berpegang pada aturan yang berlaku.
“Oleh karena itu, kami DPPI Kota Makassar menentang keras seluruh praktik diskriminasi dan subjektivitas yang membeda-bedakan asal daerah peserta sebagai indikator penjaringan tiga pasang verifikasi ke pusat,” tulis mereka.
Lebih lanjut, DPPI kembali menegaskan komitmennya sebagai Duta Pancasila untuk menjaga nilai persatuan dan keadilan. Mereka menyebut diskriminasi dan rasisme tidak boleh diberi ruang berkembang, terlebih di lingkungan pembentukan Paskibraka yang menjunjung integritas dan semangat kebhinekaan.
“Sebagai Duta Pancasila, kami senantiasa teguh dan konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila di setiap waktu dan dalam setiap lingkungan pengabdian. Segala bentuk diskriminasi dan rasisme merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persatuan, serta keadilan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia,” tulis organisasi itu.
“Oleh sebab itu, perilaku demikian tidak boleh diberi ruang untuk tumbuh maupun berkembang, khususnya dalam lingkungan Pembentukan Paskibraka yang menjunjung tinggi integritas, persaudaraan, dan semangat kebhinekaan,” tegas DPPI Kota Makassar.
Sebelumnya, polemik seleksi Paskibraka Sulsel ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul unggahan yang menyoroti dugaan kejanggalan dalam tahapan akhir penentuan peserta menuju tingkat nasional.
