kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

DPMPTSP Bantaeng Masuk Zona Hijau Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI

banner 468x60

KabarMakassar.com — Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih memberikan rapor terhadap penilaian kepatuhan pelayanan publik sejumlah perangkat daerah Kabupaten Bantaeng, Kamis (16/02).

Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI memberikan apresiasi terahadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantaeng.

Pemprov Sulsel

Berkat keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP), dinas ini berhasil berada di zona hijau pelayanan publik dengan kualitas tinggi di Indonesia.

Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan DPMPTSP Bantaeng mendapat nilai 78,90 terhadap empat dimensi penilaian. Mulai dari input, proses, hasil dan pengaduan.

"Kami melakukan assesment terhadap empat dimensi ini. Kami berupaya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dari masa ke masa," pungkasnya.

Menurutnya, assesment ini digelar bukan untuk menjelekkan atau membanding-bandingkan pelayanan public, namun assement ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Tugas kami mengawal kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kita harus terus perbaiki kualitas ini, agar masyarakat bisa merasakan yang namanya kesejahteraan rakyat," bebernya.

Tidak hanya itu, ia juga berharap agar para pemimpin daerah dan partai-partai politik bisa mendorong isu perbaikan pelayanan publik.

Dimana, isu pelayanan publik ini perlu didorong untuk menciptakan beragam perbaikan-perbaikan pelayanan publik yang didorong oleh kebijakan politik.

"Karena kebijakan politik ini akan mendorong perbaikan-perbaikan menyeluruh terkait pelayanan publik ini," ungkapnya.

Sementara, Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin memberikan apresiasi terhadap kunjungan kepala Ombudsman RI, Dia menyebut, kunjungan ini akan menjadi berkah dan kehormatan bagi masyarakat Bantaeng.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bantaeng akan terus berusaha mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor.

Oleh karena itu, dia berharap banyak pendampingan dan assesment dari Ombudsman terkait dengan pelayanan publik ini.

"Kita tentu masih berada jauh dari harapan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan pendampingan dari Ombudsman RI sangat kita harapkan," ucapnya.