KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bakal melakukan pencocokan ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori dasil 1 hingga 5. Langkah ini menyusul banyaknya keluhan warga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima BPJS gratis.
Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin, mengatakan terdapat sekitar 75 ribu data yang akan diverifikasi. Proses pengecekan dilakukan bersama Dinas PPKBPPPA, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah desa.
“Data akan dicek lewat aplikasi khusus di desa yang terhubung langsung ke Kemensos. Kalau misalnya di satu desa ada 100 data dasil 1–5, semuanya harus diverifikasi satu per satu,” jelas Rijal, Sabtu (20/09).
Jika ada perubahan, data tersebut akan dibahas di musyawarah desa sebelum dilaporkan ke Kementerian Sosial. Keputusan akhir akan ditentukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
“Contoh, ada yang sebelumnya masuk dasil 5 lalu berubah ke dasil 1, itu akan diusul di musyawarah desa sebelum ke Kemensos,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan komitmennya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Ia sudah menginstruksikan OPD terkait untuk memperbaiki data DTSEN sebagai dasar pemberian BPJS gratis.
“Pemutakhiran data akan dilakukan setiap enam bulan dengan melibatkan desa dan BPD. Jadi yang tidak memenuhi syarat bisa segera diganti,” kata Daeng Manye.
Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (17/09), Daeng Manye menegaskan 47 persen anggaran APBD Perubahan dialokasikan untuk layanan BPJS masyarakat miskin. Saat ini, sekitar 74 ribu warga Takalar sudah terdaftar sebagai penerima BPJS gratis.
Selain itu, Pemkab juga menggelontorkan Rp1 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang menyasar buruh dan nelayan sebagai kelompok rentan.
“Keberpihakan pada masyarakat miskin ekstrem menjadi prioritas utama kami,” tegas Daeng Manye.
