KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar mengungkap dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatat realisasi anggaran terendah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yakni Dinas Pertanahan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Temuan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang membahas Gambaran Umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, mengatakan secara umum realisasi belanja sebagian besar OPD berada di atas 80 persen. Namun, terdapat dua OPD yang menjadi perhatian karena tingkat penyerapannya masih berada di bawah 70 persen.
“Kalau kita lihat realisasi ini, yang di bawah itu ada dua, Pertanahan dan BPKAD,” kata Dakhlan dalam rapat Banggar di gedung sementara DPRD Makassar jalan Letjen Hertasning, Jumat (17/7).
Berdasarkan data yang dipaparkan, Dinas Pertanahan merealisasikan anggaran sebesar Rp11,2 miliar dari pagu Rp17,2 miliar atau sekitar 65,39 persen. Sementara BPKAD mencatat realisasi Rp37,2 miliar dari anggaran sekitar Rp54,6 miliar atau sebesar 68,17 persen.
Dakhlan menjelaskan rendahnya realisasi anggaran BPKAD bukan disebabkan oleh terhambatnya pelaksanaan program, melainkan karena adanya alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang tidak digunakan apabila tidak terjadi kondisi darurat.
“BPKAD ini karena kami ada terkait dengan BTT. Ketika BTT ini tidak digunakan, berarti realisasi kami memang masih di bawah,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya penggunaan anggaran BTT justru menunjukkan Kota Makassar tidak menghadapi keadaan luar biasa yang membutuhkan pembiayaan darurat dari APBD.
“Ini juga sebenarnya kita tidak berharap untuk digunakan. Karena kapan digunakan berarti ada hal luar biasa yang terjadi di Kota Makassar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan BTT dapat berubah pada saat pembahasan APBD Perubahan, bergantung pada perkembangan situasi dan kebutuhan daerah.
Selain dua OPD tersebut, paparan BPKAD menunjukkan mayoritas perangkat daerah telah mencatat realisasi belanja di atas 80 persen. Dinas Pendidikan menjadi salah satu OPD dengan serapan tertinggi, mencapai sekitar 91 persen dari pagu lebih dari Rp1,22 triliun.
Dinas Kesehatan membukukan realisasi sekitar 89 persen, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum mencapai sekitar 83 persen.
Dalam kesempatan itu, Dakhlan juga menyoroti realisasi anggaran di tingkat kewilayahan. Menurutnya, rata-rata serapan anggaran di 15 kecamatan masih berada pada kisaran 70 persen sehingga menjadi salah satu catatan dalam evaluasi pelaksanaan APBD 2025.
“Kalau kita lihat secara garis besar 15 kecamatan, kalau dirata-ratakan masih berada di angka 70-an. Ini tentu menjadi catatan untuk kita lakukan evaluasi,” tukasnya.
