KabarMakassar.com — Sejumlah proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg Pasewang Jeneponto menuai sorotan tajam.
Sorotan tersebut muncul usai Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulawesi Selatan (Sulsel), Hasan Anwar, melakukan investigasi di sejumlah ruangan.
Dalam proyek tersebut, LPK Sulsel menemukan sejumlah kejanggalan pada pengerjaan rehab di Gedung Lontara 2 RSUD Lanto Dg Pasewang.
Ia menilai jika pekerjaan yang menelan anggaran Rp732 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digarap oleh CV. Turatea Sejahtera Mandiri (TSM) dengan konsultan pengawas CV. Tien Sejahtera hanya dikerjakan asal-asalan dan nyaris tanpa pengawasan. Bahkan, safety yang seharusnya digunakan para pekerja tak memenuhi standar keselamatan.
“Yang kami lihat di lapangan, rangka plafon masih menggunakan besi hollow sebelumnya. Tidak ada pelaksana proyek ataupun konsultan pengawas di lokasi. Yang bekerja hanya tukang, itu pun tanpa bekal SOP atau gambar kerja,” ungkap Hasan.
Pihaknya juga menegaskan bahwa pelaksanaan rehab gedung sama sekali tak menunjukkan standar teknis sebagaimana mestinya. Bahkan, kejanggalan itu ditemukan saat pekerja hanya menggunakan rangka besi plafon yang sudah usang.
Namun pada kenyataannya, rangka besi berbahan hollow tak diganti dengan besi baru.
Ia juga menyesalkan lemahnya tanggung jawab penyedia jasa maupun konsultan pengawas dalam menjaga kualitas bangunan.
Menurutnya, fasilitas kesehatan merupakan objek vital yang semestinya tetap mengutamakan keselamatan masyarakat, sehingga tidak boleh dikerjakan dengan asal-asalan.
“Jangan hanya kejar keuntungan lalu abaikan mutu pekerjaan. CV Turatea Sejahtera Mandiri harus dievaluasi total, begitu pula konsultan pengawas yang jelas-jelas melalaikan tugas,” tegasnya.
Minimnya peralatan kerja para tukang, ketiadaan gambar pekerjaan, hingga absennya tenaga ahli di lokasi menjadi catatan serius LPK-SULSEL.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berimbas pada kualitas bangunan rumah sakit yang seharusnya bisa memberikan pelayanan maksimal kepada pasien.
Sejauh ini, RSUD Latopas maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini. Namun, LPK Sulsel mendesak agar pihak yang terlibat segera di evaluasi, mengingat, proyek ini bernilai ratusan juta hingga berpotensi merugikan negara, khususnya Masyarakat.
