KabarMakassar.com — Fraksi PKB DPRD Makassar mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar membuka secara transparan seluruh hasil seleksi kepala sekolah (Kepsek).
Menyusul adanya laporan dari peserta seleksi yang mempertanyakan proses penentuan 369 kepala sekolah SD dan SMP yang baru saja dikukuhkan dan dilantik dilapangan Karebosi, Selasa (23/06).
Anggota Fraksi PKB DPRD Makassar, Basdir, mengatakan pihaknya menerima sejumlah aduan terkait proses seleksi yang dinilai tidak terbuka. Karena itu, PKB meminta panitia seleksi, tim penilai, hingga Dinas Pendidikan mempublikasikan hasil penilaian secara utuh atau setidaknya menyerahkannya kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Beberapa laporan masuk kepada kami. Ada calon kepala sekolah yang merasa proses seleksi ini tidak transparan. Karena itu kami meminta seluruh hasil seleksi dibuka, baik ke publik maupun minimal dilaporkan ke DPRD,” kata Basdir melalui saluran telpon.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan untuk menghilangkan kecurigaan dan memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan yang adil selama proses seleksi berlangsung. Ia menegaskan PKB tidak bermaksud mengintervensi kewenangan Dinas Pendidikan dalam menentukan kepala sekolah yang layak dilantik.
“Kami tidak ingin mengatur siapa yang harus jadi kepala sekolah. Itu kewenangan Dinas Pendidikan. Yang kami minta hanya transparansi sehingga semua pihak bisa melihat dasar penilaiannya,” ujarnya.
Basdir menjelaskan, hasil seleksi yang terbuka akan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah peserta, termasuk terkait nilai tes, hasil wawancara, rekam jejak, hingga indikator lain yang digunakan dalam proses penetapan kepala sekolah.
“Kalau nilainya dibuka, kita bisa lihat kenapa seseorang terpilih dan yang lain tidak. Jangan sampai ada peserta yang nilainya lebih tinggi, prestasinya lebih baik, tetapi justru tidak lolos tanpa penjelasan yang jelas,” katanya.
Menurutnya, informasi semacam itu harus dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan dugaan adanya kejanggalan dalam proses seleksi.
Lebih jauh, legislator PKB itu mengingatkan agar proses seleksi kepala sekolah tidak mencederai upaya pembenahan birokrasi yang sedang dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang tengah menata duna pendidikan kota Makassar.
Ia khawatir jika persoalan tersebut tidak dijelaskan secara transparan, maka dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah.
“Kami tidak ingin ada oknum yang bermain lalu merusak citra pemerintah kota. Jangan sampai persoalan di level teknis justru menyeret nama baik wali kota yang mungkin tidak mengetahui proses itu secara detail,” tegasnya.
Basdir menambahkan, keterbukaan hasil seleksi merupakan langkah paling tepat untuk menjawab seluruh laporan dan dugaan yang berkembang. Dengan demikian, masyarakat maupun peserta seleksi dapat mengetahui secara jelas dasar penetapan 369 kepala sekolah yang baru dilantik.
“Kalau semua hasil dan nilai dibuka, maka semuanya akan terang. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi ataupun dugaan adanya perlakuan yang tidak adil dalam proses seleksi,” tukasnya.
