KabarMakassar.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tetap menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan, pegunungan, dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Strategi khusus disiapkan untuk mengatasi tantangan geografis yang selama ini menjadi kendala dalam kegiatan pendataan berskala nasional.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, mengatakan tantangan pendataan di wilayah terpencil memang menjadi bagian dari pelaksanaan sensus. Namun, BPS telah memiliki pengalaman panjang dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang sulit diakses.
Menurutnya, salah satu strategi yang diterapkan adalah memanfaatkan petugas yang berasal dari wilayah setempat. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan mendatangkan petugas dari daerah lain yang harus menempuh perjalanan jauh dan menghadapi kendala akses.
“Tantangan seperti itu pasti ada tapi BPS sudah punya pengalaman untuk melakukan sensus di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pelosok-pelosok. Petugas kami juga sampai sana,” ujar Aryanto, Rabu (17/06/2026).
Ia menjelaskan, petugas sensus yang bertugas di kawasan kepulauan maupun pegunungan umumnya merupakan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan demikian, proses pendataan dapat berjalan lebih efisien karena petugas telah memahami kondisi geografis dan karakteristik masyarakat setempat.
“Oleh karena itu, biasanya petugas kami bisa dari wilayah 3T tadi ya, baik itu kepulauan maupun pegunungan, yang terpencil seperti di Rampi, Seko, itu kami juga punya petugas di sana. Bukan dari petugas daratan, itu akan merepotkan,” katanya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri saat ini telah memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door. BPS menargetkan seluruh rumah tangga dan unit usaha dapat terdata untuk menghasilkan basis data ekonomi yang akurat.
Selain menjangkau seluruh wilayah, BPS juga mengklaim telah memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan sensus. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai bentuk fasilitasi, termasuk imbauan dan surat edaran kepada masyarakat.
Aryanto menjelaskan, sensus ekonomi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memotret karakteristik usaha, mulai dari aspek permodalan, investasi, kendala, hingga peluang pengembangan usaha.
Kedua, memetakan struktur ekonomi berdasarkan wilayah, sektor usaha, serta skala usaha yang dijalankan masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi.
Sementara tujuan ketiga adalah memotret perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang kini semakin berkembang di berbagai daerah. Informasi tersebut dinilai penting untuk melihat arah transformasi ekonomi di masa mendatang.
Selain itu, BPS memastikan cakupan pendataan dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Seluruh rumah tangga dan sektor usaha akan menjadi bagian dari proses pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
“Semua rumah akan didata,” tegas Aryanto.
