KabarMakassar.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menargetkan waktu respons penanganan bencana di kawasan pesisir dapat dipangkas menjadi hanya 15 menit melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) SIGAP PESISIR atau Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir.
Inovasi tersebut mulai diperkenalkan kepada para pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Hotel Primer Karebosi, Makassar, Kamis (2/7).
Program ini menjadi langkah BPBD memperkuat sistem penanganan kedaruratan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari rantai respons awal saat bencana terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, mengatakan percepatan waktu respons menjadi fokus utama karena keselamatan korban sangat ditentukan oleh kecepatan penanganan pada menit-menit pertama.
“SIGAP PESISIR dibangun untuk memutus hambatan tersebut. Masyarakat menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar penerima layanan. Dengan SOP yang jelas dan pola koordinasi yang terintegrasi, kami menargetkan waktu respons dapat dipercepat hingga sekitar 15 menit,” kata Fadli.
Menurutnya, selama ini penanganan kejadian di sejumlah kawasan pesisir masih dapat memakan waktu sekitar 90 menit akibat kendala akses, alur penyampaian informasi, serta koordinasi antarinstansi. Melalui SOP baru tersebut, seluruh proses mulai dari deteksi dini, pelaporan, penyebaran informasi, aktivasi relawan hingga mobilisasi tim BPBD disusun dalam mekanisme yang lebih cepat dan terintegrasi.
Fadli menjelaskan, SIGAP PESISIR mengubah pola penanganan bencana dengan menempatkan masyarakat sebagai first responder sebelum petugas tiba di lokasi. Warga pesisir dibekali prosedur yang terstandar agar mampu melakukan tindakan awal secara aman sekaligus mempercepat penyelamatan korban.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat adalah pihak pertama yang berada di lokasi. Karena itu, mereka harus menjadi bagian dari solusi. SIGAP PESISIR membangun kemampuan tersebut melalui SOP yang jelas, sistem komunikasi yang cepat, dan koordinasi yang terintegrasi sehingga setiap detik dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa,” ujarnya.
BPBD Makassar menyebut implementasi SOP ini akan difokuskan di wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan terhadap cuaca ekstrem, banjir rob, gelombang pasang, hingga berbagai kondisi darurat di perairan. Selain memperkuat kapasitas masyarakat, program tersebut juga mempererat koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, aparat keamanan, relawan, serta komunitas setempat.
Melalui SIGAP PESISIR, BPBD Makassar berharap tata kelola penanggulangan bencana menjadi lebih modern, kolaboratif, dan efektif. Inovasi ini juga diproyeksikan menjadi model penguatan kesiapsiagaan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan di Kota Makassar.
