KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng kalangan akademisi untuk memperkuat pengawasan pemilu berbasis partisipasi publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui penjajakan kerja sama kelembagaan dengan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Selasa (27/01).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Senat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat itu dihadiri Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Samsuar Saleh, yang disambut langsung Ketua Program Studi Ilmu Politik UINAM, Awal Muqsith, bersama jajaran pengelola fakultas.
Ketua Prodi Ilmu Politik UINAM, Awal Muqsith, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat literasi dan pendidikan politik mahasiswa. Menurutnya, sinergi dengan lembaga pengawas pemilu akan memberi pengalaman praktis yang relevan bagi pengembangan keilmuan.
“Kami melihat kerja sama ini sebagai kelanjutan hubungan baik yang sudah terbangun sebelumnya. Harapannya, kolaborasi ini dapat memperkuat edukasi politik mahasiswa dan menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual,” ujar Awal Muqsith.
Sementara itu, Samsuar Saleh menegaskan kesiapan Bawaslu Sulsel untuk membuka ruang pembelajaran langsung bagi mahasiswa melalui berbagai skema kerja sama. Ia menyebut, keterlibatan kampus menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan pemilu yang partisipatif dan berkelanjutan.
“Bentuk kerja samanya bisa berupa praktisi Bawaslu mengajar di kelas, atau mahasiswa Ilmu Politik datang langsung ke Bawaslu untuk belajar tentang penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hingga tata kelola pemilu,” jelas Samsuar.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga memetakan sejumlah agenda konkret yang akan segera ditindaklanjuti. Di antaranya Program Bawaslu Mengajar, kunjungan mahasiswa dalam skema Laboratorium Demokrasi, kolaborasi literasi dan publikasi pengawasan pemilu, serta pelaksanaan KKN Tematik yang berfokus pada pengawasan pemilu di masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Bawaslu Sulsel dan Prodi Ilmu Politik UINAM sepakat menyiapkan payung hukum berupa nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU/MoA). Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar legal untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia akademik.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu Sulsel berharap mahasiswa dapat berperan aktif sebagai agen pengawasan partisipatif, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi dan integritas pemilu di Sulawesi Selatan.
