KabarMakassar.com — Pengukuhan dan pelantikan 369 kepala sekolah definitif jenjang SD dan SMP oleh Pemerintah Kota Makassar mendapat apresiasi dari DPRD Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai langkah tersebut menjadi bukti keseriusan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam membenahi sektor pendidikan.
Menurut Ari, selama bertahun-tahun banyak sekolah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), sehingga kepastian kepemimpinan di lingkungan sekolah menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan.
“Kita bisa melihat bahwa Wali Kota memang fokus memperbaiki pendidikan di Makassar. Sudah lama sekali banyak kepala sekolah berstatus Plt dan baru sekarang didefinitifkan,” kata Ari melalui saluran telpon, Selasa (23/6).
Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjaga amanah sekaligus membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan. Ari menekankan agar praktik-praktik yang selama ini menjadi sorotan publik tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah.
“Yang baik dari kepemimpinan sebelumnya harus dilanjutkan, tetapi yang buruk harus ditinggalkan. Kepala sekolah harus menjaga amanah dan memperbaiki wajah pendidikan di Makassar,” ujarnya.
Komisi D DPRD Makassar juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bersih dan transparan. Ari menegaskan pihaknya sejalan dengan arahan Wali Kota agar tidak ada praktik titip-menitip maupun pelanggaran yang merugikan hak calon peserta didik.
“Kami ingin memastikan seluruh proses penerimaan siswa berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada hak anak yang diambil oleh pihak-pihak tertentu,” tegas politisi Nasdem itu.
Terkait pelantikan kepala sekolah yang dilakukan saat tahapan SPMB masih berlangsung, Ari memastikan proses penerimaan siswa baru tidak akan terganggu. Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan, sistem telah ditangani operator yang sebelumnya mendapatkan pelatihan dan didukung aplikasi digital.
Hingga saat ini, Komisi D DPRD Makassar mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Meski demikian, DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat yang masuk.
“Sejauh ini belum ada laporan yang kami terima. Tetapi kami akan mengawal penuh pelaksanaan SPMB dan menindaklanjuti jika ada pelanggaran,” tukas Ari.
