KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pendapatan daerah saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor gabungan dinas, Kamis (10/07).
Fokus utamanya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai sumber utama pembiayaan program pembangunan kota.
Dalam arahannya, Appi meminta seluruh jajaran Bapenda untuk menjadikan realisasi pendapatan sebagai prioritas utama. Ia menilai bahwa pendapatan daerah merupakan pondasi belanja pemerintah, sehingga setiap potensi penerimaan harus dikawal secara ketat agar tidak terjadi kebocoran.
“Pendapatan dari Bapenda ini menjadi dasar kita untuk belanja. Karena itu, harus benar-benar dipelototi, diawasi ketat agar tidak ada kebocoran. Target harus dikejar dan ini harus kita jalankan secara disiplin,” tegas Appi.
Appi juga menginstruksikan agar pengendalian pendapatan dilakukan secara harian, bukan hanya bulanan atau triwulanan. Menurutnya, pemantauan fluktuasi harian dan sistem pelaporan yang akurat akan memudahkan pemerintah untuk segera melakukan intervensi jika ditemukan kendala atau penurunan capaian.
“Saya sudah sampaikan ke kepala badan dan para kepala bidang, sistem pengawasan harus dilakukan setiap hari. Lihat fluktuasinya, laporkan kondisi naik-turun, lakukan rekonsiliasi. Kalau ada masalah, segera intervensi, bisa bersama atau melibatkan instansi lain,” jelasnya.
Ia juga meminta pola koordinasi antarseksi dan antarinstansi di bawah Bapenda diperkuat agar dapat memetakan sektor mana yang kinerjanya naik, mana yang stagnan, dan mana yang membutuhkan peningkatan strategi.
“Koordinasi harus diintensifkan. Harus terlihat dengan jelas mana yang naik, mana yang turun, dan apa yang kurang. Kalau ada sektor yang harus diperkuat, langsung ditindaklanjuti,” kata Appi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Appi dalam menata ulang sistem kerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang berkaitan langsung dengan pendapatan dan belanja daerah. Ia menegaskan bahwa pendekatan responsif dan berbasis data menjadi kunci untuk mencapai efisiensi dan akuntabilitas tata kelola keuangan kota.
“Kalau pengawasannya kuat, sistemnya berjalan, maka kita bisa pastikan belanja dilakukan tepat sasaran dan tidak ada yang dirugikan. Pendapatan daerah adalah tulang punggung pembangunan. Harus dijaga,” pungkasnya.
