KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan publik, khususnya kantor kecamatan sebagai pusat administrasi dan pelayanan masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, Pemkot menargetkan pembangunan dan penyelesaian 17 kantor kecamatan secara bertahap dan berstandar nasional.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Pembekalan Teknis dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Auditorium Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Jalan Batara Bira, Senin (23/06).
Menurutnya, kantor kecamatan bukan hanya tempat administrasi, tetapi pusat integrasi layanan sosial, kependudukan, hingga pelayanan dasar lainnya.
Oleh karena itu, Pemkot Makassar mengarahkan pembangunan kantor kecamatan dengan desain modern, fungsional, inklusif, dan sesuai standar bangunan ramah lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa saat ini masih banyak kantor kecamatan yang belum ideal secara struktur, kapasitas ruang, maupun kelengkapan fasilitas. Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara terencana, dengan memprioritaskan kecamatan yang kondisi kantornya paling tidak layak.
“Kita mulai dari kecamatan yang mendesak. Tahun ini sudah berjalan tahap awal pembangunan beberapa kantor. Dalam lima tahun ke depan, seluruhnya ditargetkan rampung,” tegasnya.
Munafri menyebut pembangunan kantor kecamatan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Misalnya, di daerah padat penduduk akan dibangun kantor yang lebih besar dan multifungsi, sementara di wilayah kepulauan akan dibuat bangunan tahan cuaca ekstrem dan ramah akses.
Selain kantor kecamatan, Munafri juga menyinggung pentingnya infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan.
Ia menekankan bahwa seluruh warga, baik di daratan maupun kepulauan, harus memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan dan layanan publik.
“Kalau kita bisa bangun kantor kecamatan yang layak, kita juga bisa pastikan sekolah-sekolah kita di pulau dan daratan dibenahi dengan semangat yang sama. Tidak boleh ada anak Makassar yang merasa pembangunan hanya milik kota,” ujarnya.
Wali Kota juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi, sejalan dengan program sertifikasi tenaga kerja. Menurutnya, pembangunan fisik tidak akan berhasil tanpa tenaga kerja yang andal dan kompeten.
“Kita tidak hanya bicara beton dan bangunan. Kita bicara SDM yang siap menghadirkan kualitas dalam setiap proyek pembangunan,” kata Munafri.
Lebih lanjut, Kegiatan Pembekalan Teknis dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam ajang Konstruksi Indonesia 2024 ini, di mana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar meraih peringkat pertama nasional dalam kategori kinerja pembinaan jasa konstruksi.
“Penghargaan ini adalah cerminan dari kerja kolaboratif semua pihak. Tapi tujuan akhirnya tetap satu: bagaimana infrastruktur yang kita bangun berdampak langsung pada kualitas layanan ke masyarakat, termasuk melalui kantor kecamatan yang representatif,” kata Munafri.
Munafri kemudian mengapresiasi peran Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI yang terus mendukung penguatan ekosistem jasa konstruksi di daerah.
“Semoga momentum ini mempercepat visi kita bersama untuk menjadikan Makassar kota yang kuat secara infrastruktur dan adil dalam pemerataan layanan publik,” tutupnya.
