KabarMakassar.com – Antrean panjang kembali membanjiri Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jeneponto. Hari kelima pelayanan, jumlah pemohon melonjak drastis, didominasi oleh para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sedang mengurus kelengkapan berkas administrasi.
Peningkatan ini terjadi seiring dibukanya tahapan pengisian data dan sinkronisasi dokumen bagi calon PPPK yang telah dinyatakan lulus.
Mereka berbondong-bondong datang untuk melakukan perbaikan data kependudukan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat wajib.
Kepala Disdukcapil Jeneponto, Mustaufiq, tidak menampik lonjakan jumlah pemohon tersebut. Menurutnya, kondisi ini sudah diprediksi dan menjadi tantangan tersendiri bagi jajarannya.
“Rata-rata per hari 150 sampai 120 orang, kalau hari ini sudah ada 180 orang antrean, bahkan diprediksi mencapai 400 orang,” ungkap Mustaufiq, menggambarkan betapa tingginya animo masyarakat, Senin (15/9).
Untuk mengurai kepadatan, Mustaufiq telah mengambil sejumlah langkah strategis. Loket pelayanan ditambah, dan tim khusus dibentuk untuk melayani aktivasi IKD secara lebih cepat.
Baginya, langkah ini diambil agar proses pelayanan tetap berjalan efektif dan tidak membuat pemohon harus menunggu terlalu lama.
Terutama bagi para calon PPPK yang memiliki tenggat waktu pengumpulan berkas. Meskipun terjadi lonjakan yang cukup signifikan, Mustaufiq memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala, semuanya tetap lancar,” tambahnya.
Tingginya minat masyarakat Jeneponto untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan bahwa mereka rela mengantre demi mendapatkan dokumen yang menjadi kunci utama kelulusan.
Disdukcapil Jeneponto berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik, termasuk dengan mempertimbangkan perpanjangan jam operasional. Tujuannya satu: memastikan tidak ada calon PPPK yang gagal hanya karena masalah administrasi.
Fenomena ini juga menjadi cerminan bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas layanan publik untuk menghadapi momen-momen krusial, seperti penerimaan PPPK, yang melibatkan ribuan warga.
