KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulsel Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (15/05).
Pada agenda yang diikuti oleh kepala daerah se-Sulsel. Andi Sudirman menyampaikan strategi antikorupsi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui 8 area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan adalah perencanaan yang matang,” ujarnya.
“Seperti kata pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail,” sambungnya.
Ia menjelaskan mengenai transformasi digital dalam pelayanan publik di Sulsel. Dimulai dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik, digitalisasi di sektor pendidikan melalui program smart school, sampai dengan inovasi pelayanan kesehatan bergerak.
Selain itu, dari aspek tata kelola kepegawaian, Pemprov Sulsel telah menerapkan sistem smart office, yang memungkinkan ASN agar dapat bekerja secara fleksibel dengan work from anywhere (WFA).
Serta mendorong efisiensi belanja pegawai yang kini ditekan hingga di bawah angka 30 persen.
“Prinsip kami adalah fokus pada program yang berdampak langsung ke masyarakat. Kolaborasi, konsistensi, dan optimalisasi pendapatan menjadi kunci pelaksanaan program yang berintegritas,” paparnya.
Andi Sudirman Sulaiman juga menyoroti bagaimana program Pendampingan Keluarga dari KPK yang dinilainya amat membantu dalam mendorong nilai-nilai antikorupsi di tingkat akar rumput.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto memberi apresiasi atas pendekatan yang dilakukan Pemprov Sulsel.
“Saya mengapresiasi gagasan dan pola pikir Bapak Gubernur Sulsel. Ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain tentang pentingnya merencanakan dengan baik, menjaga penganggaran agar tidak berlebihan, dan mengutamakan tata kelola yang efisien,” pungkasnya.
Edi Suryanto menyatakan, dengan dilakukannya perencanaan yang baik maka hal tersebut menjadi cerminan integritas dari kepala daerah.
