KabarMakassar.com — Aliansi Mahasiswa Wija To Luwu (WTL) melakukan aksi demontrasi menegaskan penolakan terhadap upaya politik dinasti di rezim pemerintahan Presiden Jokowi.
Puluhan massa aksi berdemonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan memblokade sebelah ruas jalan dengan membakar ban serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka hari ini, Senin (26/08)
Jenderal Lapangan Aksi, Illu Muchtar mengatakan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Wija To Luwu merupakan gabungan dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Luwu Utara serta Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur di Makassar.
Pihaknya menyebut aksi demontrasi yang dilakukan merupakan bentuk protes terhadap rezim pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut-sebut berbalut dengan kepentingan dinasti politiknya yang mengangkangi konstitusi.
“Aliansi Mahasiswa Wija To Luwu hari ini turun ke jalan dengan isu Indonesia emergency demokrasi dan tolak politik dinasti”, ungkapnya
Sebagai bentuk perlawanan kata Illu mahasiswa perlu menolak keras politik dinasti yang tengah dijalankan Jokowi.
“Maka dari itu bentuk protes ini sebagai bentuk perlawanan menolak keras politik dinasti, ayo kita lawan politik dinasti jangan sampai negara demokrasi kita ini dikemas dalam bentuk dinasti”, pungkasnya
Pihaknya juga menegaskan bahwa aksi yang dilakukan Wija To Luwu di Makassar sebagai bentuk kepekaan terhadap isu-isu sentral yang terjadi di Indonesia saat ini.
“Dengan adanya aliansi mahasiswa Wija To Luwu ini menandakan bahwa Wija To Luwu yang di Makassar itu masih peka terhadap isu-isu yang terjadi di negeri ini, gerakan-gerakan mahasiswa Wija To Luwu itu tidak akan pernah padam”, tegasnya
Diketahui, ribuan mahasiswa hari ini masih melakukan aksi demontrasi di sejumlah daerah di Indonesia.
Aksi demontrasi ini sebagai respon terhadap upaya pengangkangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu yang diduga bakal dianulir lewat Revisi Undang-undang Pilkada.
Namun, DPR RI pada Minggu (25/08) kemarin telah memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi bakal ditindaklanjuti dan digunakan dalam penetapan bakal calon pemilihan bupati atau walikota dan pemilihan gubernur tahun 2024.
Meski begitu, aksi konsolidasi dan upaya kawal putusan Mahkamah Konstitusi terus digalakkan di Kota Makassar dan ribuan mahasiswa berbondong-bondong berunjukrasa hari ini.
