KabarMakassar.com — Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan bahwa keberhasilan kehumasan tidak diukur dari banyaknya konten yang dipublikasikan, melainkan dari kualitas informasi yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, saat membuka kegiatan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi di Media Center Bawaslu Kabupaten Maros, Kamis (23/7).
Menurut Alamsyah, tantangan komunikasi publik saat ini semakin kompleks. Kecepatan penyebaran informasi dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, karena yang lebih penting adalah memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
“Saat ini tantangan humas bukan hanya bagaimana informasi dapat tersampaikan dengan cepat, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat dipercaya. Kredibilitas lembaga dibangun melalui komunikasi yang konsisten, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan kehumasan di lingkungan Bawaslu harus berjalan sebagai sebuah sistem, bukan bergantung pada figur atau individu tertentu. Dengan sistem yang kuat, kualitas pelayanan informasi kepada publik tetap terjaga meskipun terjadi pergantian pimpinan maupun personel.
“Kita bekerja bukan by person, karena kita bekerja by system,” tegas Alamsyah.
Bawaslu Sulsel, lanjutnya, terus melakukan evaluasi terhadap kinerja komunikasi publik di seluruh Bawaslu kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyebaran informasi pengawasan pemilu.
Hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan seluruh 24 Bawaslu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah menyampaikan laporan kehumasan secara berkala. Selama periode April hingga Juni 2026, jajaran Bawaslu memproduksi 2.498 konten media sosial dalam bentuk grafis dan video Reels, serta menerbitkan 607 berita.
Meski demikian, Alamsyah menegaskan capaian tersebut bukan sekadar indikator produktivitas publikasi, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas komunikasi kepada masyarakat.
“Evaluasi komunikasi publik bukan semata mengukur banyaknya konten yang diproduksi, tetapi memastikan setiap informasi yang disampaikan Bawaslu memiliki nilai bagi masyarakat, mudah dipahami, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan Pemilu,” katanya.
Ia juga menilai keberhasilan kehumasan ditentukan oleh kemampuan membangun narasi yang kuat serta menjalin kolaborasi dengan media massa agar informasi pengawasan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Selain produktivitas publikasi, Bawaslu Sulsel turut menilai kemampuan setiap satuan kerja dalam mengelola pemberitaan internal dan membangun hubungan yang baik dengan media. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat kredibilitas lembaga melalui komunikasi publik yang profesional dan berkelanjutan.
