KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Maros, Rabu (10/09).
Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah tercatat menurun sementara belanja daerah meningkat sehingga menciptakan defisit anggaran.
Dokumen Ranperda diserahkan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, kepada Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, didampingi Wakil Ketua Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik dalam rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD.
Muetazim menjelaskan bahwa total pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,613 triliun, atau turun sekitar Rp42 miliar dari target awal.
Penurunan ini terutama dipicu berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp65,14 miliar, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat Rp22,47 miliar.
Sementara itu, belanja daerah naik menjadi Rp1,656 triliun, meningkat sekitar Rp7,2 miliar. Kenaikan berasal dari tambahan belanja operasi sebesar Rp5,9 miliar serta belanja tak terduga sebesar Rp1,3 miliar, sementara belanja modal justru turun Rp4,5 miliar.
Perubahan tersebut membuat APBD 2025 mencatatkan defisit Rp44,32 miliar, yang ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya dalam jumlah yang sama.
Pengeluaran pembiayaan tetap berada di angka Rp1 miliar, sehingga pembiayaan netto meningkat Rp44,32 miliar dan Silpa tahun berjalan menjadi nihil.
Dalam paparannya, Muetazim menyebut sejumlah pos belanja turut mengalami penyesuaian dan pemangkasan. Ia menegaskan bahwa Pemkab Maros tidak mendorong proyek strategis daerah baru pada tahun ini.
“Ini bentuk efisiensi karena ada penghematan dari pusat. Kalau bicara proyek strategis, itu hanya dari pusat. Pemda tidak mendorong proyek strategis baru,” jelas Muetazim.
Meski demikian, ia menegaskan sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah karena merupakan bagian dari program prioritas nasional.
