KabarMakassar.com — Pengumuman Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) diduga sarat akan kepentingan dan dilakukan tak transparan .
Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi mengatakan nama-nama komisioner yang dipilih melalui proses penjaringan patut dipertanyakan.
Ia menyebut AJI Makassar menilai hasil penjaringan calon komisioner KPID dan KI dinilai cacat prosedural.
Proses perekrutan yang dilakukan terutama saat memasuki tahap fit and proper test tak semua calon memaparkan visi misi.
Sehingga AJI Makassar memandang Komisi A tak serius dalam sistem perekrutan komisioner.
“Kemudian Komisi A DPRD Sulsel yang ditugaskan untuk melakukan proses penjaringan di tahap akhir kami nilai tak menunaikan amanah dengan profesional. Itu terlihat dari beberapa nama-nama yang terpilih sebagai komisioner ada yang memiliki rekam jejak yang kapasitasnya dipertanyakan. Di antaranya beberapa calon tak punya pengalaman di bidang penyiaran dan juga ada calon yang merupakan kader Parpol”, ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (06/05)
Selain itu, AJI Makassar menilai ada kejanggalan saat proses perekrutan.
Apalagi diduga kuat Komisi A langsung keluarkan pengumuman komisioner KPID dan KI tanpa disetujui pimpinan DPRD Sulsel.
Menurutnya, proses pemilihan juga kian tercoreng setelah munculnya dugaan adanya praktik transaksional di balik proses penjaringan calon komisioner.
Melihat proses penjaringan itu, AJI Makassar dengan tegas meminta agar proses tahapan kembali diulang.
Selain itu, tahapan fit and proper test yang dilakukan Komisi A DPRD Sulsel harus dilakukan secara terbuka.
“Komisi A DPRD Sulsel, juga harus menerima masukan dan pertimbangan dari luar terhadap calon komisioner. Termasuk mempelajari sepak terjang atau rekam jejak calon komisioner”, tegasnya
