KabarMakassar.com — Pasca 4 tahun berlalu, tepatnya Agustus 2020, kini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar memilih Direktur yang baru yang akan memimpin untuk 4 tahun kedepan periode 2024-2028.
Pelantikan dan serah terima jabatan dari Muhammad Haedir kepada Abdul Azis Dumpa, yang dilantik langsung oleh Muhammad Isnur selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) hari ini, Jumat (23/08).
Pelantikan dan serah terima jabatan ini dihadiri oleh beberapa jaringan organisasi masyarakat sipil, paralegal dan warga dampingan LBH Makassar, yang berlangsung di Baruga Paralegal, Kelurahan Kassi-Kassi.
Muhammad Isnur dalam sambutannya menyampaikan, jika LBH YLBHI harus melakukan regenerasi dan terus menjadi lembaga kader yang terus menciptakan kader-kader pembela HAM.
Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammad Haedir yang telah memimpin LBH Makassar selama 4 tahun.
“Rotasi kepemimpinan di LBH bagian dari praktek tradisi demokrasi, dimana semua kader pengabdi bantuan hukum memiliki kesempatan dan suara yang setara. Disini tidak ada “Raja Jawa”, LBH tidak menjadi milik orang tertentu saja”, ungkapnya
Sebelum prosesi pelantikan Direktur yang baru, Muhammad Haedir menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik selama memimpin LBH Makassar periode 2020-2024.
Muhammad Haedir memaparkan kondisi serta capaian selama bekerja sekaligus memimpin LBH Makassar selama 5 tahun.
Dalam pemaparannya, Muhammad Haedir memberikan kondisi dan tantangan yang dihadapi LBH Makassar.
Ia menyampaikan dalam rentang waktu tersebut LBH Makassar menerima permohonan bantuan hukum sebanyak 973 kasus, sebanyak 919 dari jumlah tersebut diterima dan diberikan layanan hukum, selebihnya sebanyak 54 permohonan ditolak.
“LBH Makassar tidak hanya menerima permohonan dan mendampingi kasus di Sulawesi Selatan, tapi juga beberapa kasus di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.” tegas Haedir
Sejak kepengurusannya, Muhammad Haedir telah kembali membangun penguatan konsolidasi jaringan masyarakat sipil untuk merespon situasi Negara yang semakin represif.
Selain itu juga LBH Makassar berhasil mendorong beberapa kebijakan di daerah berkaitan dengan akses keadilan bagi kelompok miskin dan kelompok masyarakat rentan.
“Kami berhasil mendorong Peraturan Walikota tentang layanan pendukung keadilan restoratif di Makassar. Selain itu juga mendorong lahirnya kebijakan peradilan yang inklusi di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone,” ungkapnya.
Kepemimpinan LBH Makassar 4 tahun kedepan kini beralih Abdul Azis Dumpa. Dalam orari politiknya, ia menilai situasi Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia di bawah Rezim Jokowi semakin digerogoti oleh oligarki, yang mengakibatkan meningkatnya konflik perampasan ruang hidup rakyat dan pembungkaman kebebasan sipil, sehingga penting untuk terus memperkuat gerakan persatuan dan solidaritas.
“LBH Makassar akan mendorong konsolidasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat, menjadikan LBH Makassar rumah keadilan dan ruang bersama bagi gerakan, menjadi ruang tumbuhnya ide dan gagasan tentang keadilan untuk merebut kembali hak dan kedaulatan rakyat,” tegas Abdul Azis Dumpa
Ia juga menegaskan kedepan LBH Makassar harus memperluas akses keadilan melalui bantuan hukum struktural (BHS), yang tidak hanya pembelaan di ruang Peradilan, tapi diarahkan pada perubahan terhadap mengubah ketimpangan struktural dimasyakarat yang menjadi akar lahirnya ketidakadilan.
“Kedepan LBH Makassar memperluas akses keadilan, menjadi penghubung gerakan bantuan hukum struktural di wilayah Indonesia Timur khusunya regional Sulawesi, dengan memastikan ketersediaan advokat dan paralegal diwilayah tersebut sehingga memudahkan masyarakat korban pelanggaran HAM untuk dapat memperjuangan keadilan,” tutupnya.
